Pada pertemuan itu, pihak Abu Tour berjanji pertengahan bulan ini jamaah akan diberangkatkan. Sayang jamaah kembali mendapat janji manis. “Mereka bilang ini karena beban pajak lima persen. Dan akan dijadwalkan ulang keberangkatan pada 1 Februari, tapi tidak berangkat juga,” ujar Khalik ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Pihaknya pun mencoba menghubungi agen Abu Tour perwakilan Samarinda namun sempat tidak direspon. Usai itu pihaknya mendatangi kantor perwakilan Abu Tour di Jalan Ahmad Yani namun sudah ditutup.
“Lalu kami hubungi lagi ke agen, mereka mengaku sudah bukan karyawan lagi,” ulasnya. Khalik pun mengingatkan warga agar jangan tergiur dengan harga perjalanan murah. Namun, meski berkasus, Abu Tour justru mengantongi izin dari kemenag. Khalik membeber ada tiga jenis status travel umroh dan haji di Kaltim. Yakni pusat, cabang dan perwakilan. Adapun total travel haji dan umrah yang resmi berdasarkan data Kemenag Kaltim ada 36 usaha. Rinciannya yang berstatus pusat atau berdomisili di Kaltim ada 12 travel, cabang ada 16 dan perwakilan 8 travel. “Memang dia berizin dan penuhi syarat. Tapi untuk harga itu kebijakan dari masing-masing travel,” imbuhnya.
Guna mengantisipasi keraguan jamaah, biaya referensi perjalanan umrah pun ditentukan per akhir tahun lalu yakni minimal Rp 20 juta. Kalau pun lebih tidak masalah.
Persoalan saat ini adalah Kemenag kesulitan mengawasi agen travel yang tak berizin. Khalik pun mengimbau warga agar memilih travel yang jelas. Kalau pun ragu, Kemenag siap membuka informasi terkait keberadaan travel yang resmi.
“Kadang ada juga yang berizin dari pusat tapi tidak lapor ke kami. Setelah ada kejadian baru masyarakat mengadu ke kami,” tukasnya.
Adapun untuk travel resmi yang jelas melanggar, Kemenag punya kewenangan untuk menutup. Berkaca pada kasus Abu Tour, Kemenag Kaltim hanya menunggu keputusan dari pusat. Tapi lanjut Khalik menutup pun bak buah simalakama.
“Nanti kalau ditutup mereka kenyamanan tidak mau tanggung jawab, jamaah yang kasihan uangnya tidak bisa kembali. Kecuali pidana, tapi itu pun masyarakat sendiri yang melaporkan, bukan di kami,” pungkasnya. (rs)
