Ia pun mengakui saat ini ada juga dari pihak koperasi yang telah berproses untuk mendapatkan izin beroperasi.
Namun menurut Salman, hal ini belum dapat dikatakan resmi karena masih ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dari pihaknya.
“Untuk pihak lainnya, nanti akan kami proses juga ke Dinas Perizinan (DPMPTSP Kaltim). Namun itu masih berproses dan kami tetap melakukan operasi simpatik untuk menertibkan sejumlah angkutan online yang belum memiliki izin,” jelasnya.
Selebihnya Salman menegaskan juga saat ini jumlah angkutan online yang resmi beroperasi hanya 5 kendaraan di Balikpapan.
“Itu sesuai dengan ajuan dari pihak BJU yang bekerjasama dengan aplikator Gocar,” imbuhnya.
Terpisah perwakilan dari pihak BJU Muhammad Agus menyatakan pihaknya memang baru menyiapkan lima kendaraan untuk diresmikan menjadi ASK yang diawasi oleh Dishub Kaltim.
“Kelima kendaraan itu asalnya juga dari kami. Sedangkan yang punya pribadi juga akan kami proses perizinananya dengan Dishub Kaltim namun melalui Koperasi yaitu Kopearasi Haji Kalla. Hal ini untuk berkolaborasi dengan pemilik kendaraan agar tetap bekerja disesuaikan dengan peraturan yang ada,” demikian Agus. (ms)
Ia pun mengakui saat ini ada juga dari pihak koperasi yang telah berproses untuk mendapatkan izin beroperasi.
Namun menurut Salman, hal ini belum dapat dikatakan resmi karena masih ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dari pihaknya.
“Untuk pihak lainnya, nanti akan kami proses juga ke Dinas Perizinan (DPMPTSP Kaltim). Namun itu masih berproses dan kami tetap melakukan operasi simpatik untuk menertibkan sejumlah angkutan online yang belum memiliki izin,” jelasnya.
Selebihnya Salman menegaskan juga saat ini jumlah angkutan online yang resmi beroperasi hanya 5 kendaraan di Balikpapan.
“Itu sesuai dengan ajuan dari pihak BJU yang bekerjasama dengan aplikator Gocar,” imbuhnya.
Terpisah perwakilan dari pihak BJU Muhammad Agus menyatakan pihaknya memang baru menyiapkan lima kendaraan untuk diresmikan menjadi ASK yang diawasi oleh Dishub Kaltim.
“Kelima kendaraan itu asalnya juga dari kami. Sedangkan yang punya pribadi juga akan kami proses perizinananya dengan Dishub Kaltim namun melalui Koperasi yaitu Kopearasi Haji Kalla. Hal ini untuk berkolaborasi dengan pemilik kendaraan agar tetap bekerja disesuaikan dengan peraturan yang ada,” demikian Agus. (ms)
