Menurut Fadel, pembatasan dianggap perlu lantaran dianggap mengurangi jumlah orderan. Malah menurutnya jumlah driver jauh lebih banyak ketimbang orderan yang diterima. “Kami sempat usulkan ke pihak aplikator untuk dibatasi, karena edaran Dirjen Kemenhub kepada kepala daerah untuk itu,” terangnya kemarin.
Memang aturan itu tidak mengikat. Perlu regulasi berupa undang-undang yang mengatur. Soal itu katanya saat ini sedang berproses. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merevisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memasukan roda dua sebagai angkutan umum. Kalau kendaraan roda dua masuk angkutan umum, besar kemungkinan bisa dilakukan pembatasan.
“Tapi kan sekarang ada surat edaran dari Dirjen yang mengatur untuk sementara waktu. Kami minta wali kota menerbitkan itu, sebab Balikpapan saja sudah,” singgung Fadel.
Menurut Fadel, pembatasan dianggap perlu lantaran dianggap mengurangi jumlah orderan. Malah menurutnya jumlah driver jauh lebih banyak ketimbang orderan yang diterima. “Kami sempat usulkan ke pihak aplikator untuk dibatasi, karena edaran Dirjen Kemenhub kepada kepala daerah untuk itu,” terangnya kemarin.
Memang aturan itu tidak mengikat. Perlu regulasi berupa undang-undang yang mengatur. Soal itu katanya saat ini sedang berproses. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merevisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memasukan roda dua sebagai angkutan umum. Kalau kendaraan roda dua masuk angkutan umum, besar kemungkinan bisa dilakukan pembatasan.
“Tapi kan sekarang ada surat edaran dari Dirjen yang mengatur untuk sementara waktu. Kami minta wali kota menerbitkan itu, sebab Balikpapan saja sudah,” singgung Fadel.
