“Kalau tidak bisa karena terhalang aturan, maka akan diusulkan menjadi P3K ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak),” ujar Wahyudin.
Selain opsi tersebut, jika masih juga tak terfasilitasi maka akan diusulkan untuk menjadi PTTB.
“Atau menolak pengangkatan PNS yg akan diberikan ke pemkot Samarinda, serta akan dilibatkannya FSPTTH dalam penyusunan formasi yang akan dibutuhkan dan perbaikan aturan tentang tenaga honorer, khususnya di Dinas Pedidikan,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Samarinda telah mengajukan usulan untuk membuka penerimaan 1000 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Samarinda. Dimana 50 persen diantaranya adalah dari sektor pendidikan. (rs)
“Kalau tidak bisa karena terhalang aturan, maka akan diusulkan menjadi P3K ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak),” ujar Wahyudin.
Selain opsi tersebut, jika masih juga tak terfasilitasi maka akan diusulkan untuk menjadi PTTB.
“Atau menolak pengangkatan PNS yg akan diberikan ke pemkot Samarinda, serta akan dilibatkannya FSPTTH dalam penyusunan formasi yang akan dibutuhkan dan perbaikan aturan tentang tenaga honorer, khususnya di Dinas Pedidikan,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Samarinda telah mengajukan usulan untuk membuka penerimaan 1000 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Samarinda. Dimana 50 persen diantaranya adalah dari sektor pendidikan. (rs)