Dalam sistem closed payment ini lanjutnya, setiap perusahaan atau badan usah hanya diminta untuk membayar sesuai dengan iuran yang telah ditentukan.
Sehingga, saat pembayaran, tidak bisa lagi ditentukan oleh pihak perusahaan maupun badan usaha.
“Selama ini memang sering terjadi, dalam data kami misalnya yang tercatat seharusnya Rp1 juta. Namun dari pihak perusahaan hanya menyiapkan Rp900 ribu, sehingga hal inilah yang akan kami benahi agar disesuaikan dengan data yang kami punya. Tujuannya tidak lain untuk mengakurasi data peserta,” jelasnya.
“Kalau tidak sesuai data, maka pembayarannya tidak akan bisa diproses dan kami akan tunggu sampai perusahaan atau badan usaha itu melengkapi pendataannya,” jelasnya.
Selebihnya, Nurifansyah mengakui penerapan Closed Payment ini telah ia sampaikan sebelumnya pada tahun lalu kepada pihak perusahaan dan badan usaha yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Dan baru pada 1 Februari (hari ini) diterapkan. Jadi kami pun telah mengirimkan pemberitahuan bagi pihak yang masih memiliki selisih data dengan kami dan itu kami sudah minta agar segera dilengkapo. Sehingga pada hari pembayaran, sudah disesuaikan dengan data mereka,” tandasnya. (ms)
Dalam sistem closed payment ini lanjutnya, setiap perusahaan atau badan usah hanya diminta untuk membayar sesuai dengan iuran yang telah ditentukan.
Sehingga, saat pembayaran, tidak bisa lagi ditentukan oleh pihak perusahaan maupun badan usaha.
“Selama ini memang sering terjadi, dalam data kami misalnya yang tercatat seharusnya Rp1 juta. Namun dari pihak perusahaan hanya menyiapkan Rp900 ribu, sehingga hal inilah yang akan kami benahi agar disesuaikan dengan data yang kami punya. Tujuannya tidak lain untuk mengakurasi data peserta,” jelasnya.
“Kalau tidak sesuai data, maka pembayarannya tidak akan bisa diproses dan kami akan tunggu sampai perusahaan atau badan usaha itu melengkapi pendataannya,” jelasnya.
Selebihnya, Nurifansyah mengakui penerapan Closed Payment ini telah ia sampaikan sebelumnya pada tahun lalu kepada pihak perusahaan dan badan usaha yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Dan baru pada 1 Februari (hari ini) diterapkan. Jadi kami pun telah mengirimkan pemberitahuan bagi pihak yang masih memiliki selisih data dengan kami dan itu kami sudah minta agar segera dilengkapo. Sehingga pada hari pembayaran, sudah disesuaikan dengan data mereka,” tandasnya. (ms)
