Untuk diketahui, sejak Senin (22/1), hingga berita ini diterbitkan Gubernur Awang memang tidak terlihat berkantor.
Hal ini lantaran ada pertemuan seluruh kepala daerah dengan Kemendagri di Jakarta.
“Ya kalau tidak salah hari ini memang ada pertemuan seluruh kepala daerah, makanya pak gubernur pun memenuhi undangan ke Jakarta. Namun yang pasti persoalan ajuan tiga nama pejabat bakal Plt Walikota Samarinda baru diajukan, makanya kami tidak bisa beberkan sekarang,” jelasnya.
Untuk mendapat persetujuan dari Kemendagri, Meiliana juga menyebut ajuan cuti kerja dari Walikota Samarinda dan Wakilnya Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail juga telah diajukan.
“Kalau tidak salah tanggal 15 Februari mereka ajukan cuti kerja. Makanya kami ajukan dulu rencana cuti kerja Pak Wali dan Wawali ke Kemendagri sebagai lampiran untuk menunjukan Plt Walikota,” tuturnya.
Ia pun memastikan keputusan Kemendagri juga berdasarkan campur tangan dari hasil koordinasi dengan Gubernur Kaltim.
“Karena yang mengusulkan dari kami sehingga keputusan Kemendagri tentu atas hasil koordinasi dengan gubernur. Yang pasti dilihat dari kepangkatannya, senioritas dan memiliki pengalaman namun untuk penunjukan tetap hak prerogratif gubernur,” tandasnya. (ms)
Untuk diketahui, sejak Senin (22/1), hingga berita ini diterbitkan Gubernur Awang memang tidak terlihat berkantor.
Hal ini lantaran ada pertemuan seluruh kepala daerah dengan Kemendagri di Jakarta.
“Ya kalau tidak salah hari ini memang ada pertemuan seluruh kepala daerah, makanya pak gubernur pun memenuhi undangan ke Jakarta. Namun yang pasti persoalan ajuan tiga nama pejabat bakal Plt Walikota Samarinda baru diajukan, makanya kami tidak bisa beberkan sekarang,” jelasnya.
Untuk mendapat persetujuan dari Kemendagri, Meiliana juga menyebut ajuan cuti kerja dari Walikota Samarinda dan Wakilnya Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail juga telah diajukan.
“Kalau tidak salah tanggal 15 Februari mereka ajukan cuti kerja. Makanya kami ajukan dulu rencana cuti kerja Pak Wali dan Wawali ke Kemendagri sebagai lampiran untuk menunjukan Plt Walikota,” tuturnya.
Ia pun memastikan keputusan Kemendagri juga berdasarkan campur tangan dari hasil koordinasi dengan Gubernur Kaltim.
“Karena yang mengusulkan dari kami sehingga keputusan Kemendagri tentu atas hasil koordinasi dengan gubernur. Yang pasti dilihat dari kepangkatannya, senioritas dan memiliki pengalaman namun untuk penunjukan tetap hak prerogratif gubernur,” tandasnya. (ms)
