“Mulai terasa sejak September 2017 kemarin. Biasa saya bisa dapat Rp3 juta, sekarang paling-paling Rp1,5 juta sebulan,” ujar Fadel saat ditemui Koran Kaltim usai mengikuti rapat di Kantor Dinas Perhubungan Kaltim Samarinda Jumat (19/1) kemarin.
Fadel membeber, ada sekitar 30 dirver baru direkrut oleh Gojek dan Grab setiap harinya. “Itu baru yang datang langsung ke kantor, belum yang online,” tukasnya. Dengan demikian, ia khawatir jika terus dibiarkan, maka persaingan tak hanya terjadi dengan para ojek konvensional. Tapi dengan sesama Ojol, bahkan di aplikasi yang sama.
“Ya kami jadi susah cari orderan,” tuturnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah segera turun tangan, mengingat saat ini Ojol sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata Fadel musti membuat kebijakan, yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan dan operasional Ojol khususnya di Samarinda. Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan usulannya secara resmi kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Polresta Samarinda, Walikota Samarinda Syaharie Jaang, hingga Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
“Tapi sampai sekarang tak ada tanggapan, hanya dari Dinas Perhubungan saja. Kami perlunya kan semacam Peraturan Walikota (Perwali)” tegasnya. “Ini kami seperti anak haram, dibutuhkan tapi tak dianggap,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, hal serupa sudah didahului kota tetangga Balikpapan. Di Kota Minyak, Perwali yang mengatur ‘tetek-bengek’ mengenai Ojol sudah diterbitkan. Meski tak sepenuhnya memuaskan para driver Ojol, tapi setidaknya peraturan tersebut sudah ada, sehingga kesan bahwa pemerintah hadir sudah dilakukan.
“Kami minta di Perwali nanti ada semacam peraturan mengenai pembatasan jumlah Ojol, lalu kebijakan -kebijakan lain. Kami siap menjalankan regulasi, apabila pemerintah mengatur dengan baik. Kan itu sudah dilakukan pemerintah di Taksi Online,” tutupnya. (rs)
