Aturan ini telah disampaikan sejak November 2017 lalu. Pihak penyedia jasa angkutan online diberi batasan hingga tiga bulan sampai Januari ini.
“Namun sampai saat ini baru dari Balikpapan yang mengajukan izin dah telah mendapatkan rekomendasi teknis dari kami. Hanya saja prosedur tidak sampai disitu karena harus mendapatkan jaminan dari masyarakat dan kartu resmi agar kami dapat mengawasi,” urainya.
Sedangkan dari kabupaten dan kota lainnya belum juga menunjukkan itikad baik dalam pengajuan izin ke Dishub Kaltim. “Makanya nanti Februari kami mau operasi simpatik terhadap angkutan online yang belum berizin. Bahkan sanksinya bisa sampai pidana kalau tidak memiliki izin yang lengkap,” beber Jaka.
Sebab pihaknya sudah beberapa kali mengumpulkan para pihak penyedia jasa angkutan online. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap aplikator yang melanggar aturan.
“Sosialisasi itu sudah berkali-kali kami lakukan agar mereka tetap berkoordinasi dengan penyedia angkutan umum yang telah memiliki izin. Namun nyatanya sampai saat ini tidak juga menunjukkan perubahan. Kecuali Balikpapan yang sudah berupaya meminta izin beroperasi. Kami harapkan bagi penyedia angkutan online lainnya agar dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Permenhub,” tutupnya. (ms)
Aturan ini telah disampaikan sejak November 2017 lalu. Pihak penyedia jasa angkutan online diberi batasan hingga tiga bulan sampai Januari ini.
“Namun sampai saat ini baru dari Balikpapan yang mengajukan izin dah telah mendapatkan rekomendasi teknis dari kami. Hanya saja prosedur tidak sampai disitu karena harus mendapatkan jaminan dari masyarakat dan kartu resmi agar kami dapat mengawasi,” urainya.
Sedangkan dari kabupaten dan kota lainnya belum juga menunjukkan itikad baik dalam pengajuan izin ke Dishub Kaltim. “Makanya nanti Februari kami mau operasi simpatik terhadap angkutan online yang belum berizin. Bahkan sanksinya bisa sampai pidana kalau tidak memiliki izin yang lengkap,” beber Jaka.
Sebab pihaknya sudah beberapa kali mengumpulkan para pihak penyedia jasa angkutan online. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap aplikator yang melanggar aturan.
“Sosialisasi itu sudah berkali-kali kami lakukan agar mereka tetap berkoordinasi dengan penyedia angkutan umum yang telah memiliki izin. Namun nyatanya sampai saat ini tidak juga menunjukkan perubahan. Kecuali Balikpapan yang sudah berupaya meminta izin beroperasi. Kami harapkan bagi penyedia angkutan online lainnya agar dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Permenhub,” tutupnya. (ms)
