Aliran Kepercayaan Masih Banyak

SAMARINDA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda masih enggan memasukan aliran kepercayaan dalam kolom agama KTP. Pasalnya meski sudah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini belum ada juknis terkait itu.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Disdukcapil Samarinda, Muhammad Subhan. Memang putusan MK tahun lalu menegaskan bahwa aliran kepercayaan diperkenankan dicantumkan dalam kolom agama KTP. Akan tetapi Dirjen Dukcapil hingga kini belum mengeluarkan aturan soal itu. “Baik itu permen dan sebagainya,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin. 

Bahkan Subhan mengaku pernah didatangi sejumlah pemuka aliran kepercayaan dari Samarinda. Tujuannya hanya berkonsultasi apakah aliran kepercayaan tersebut bisa masuk kolom agama atau tidak. Subhan tidak bisa menjawab dan langsung menghubungi Dirjen Dukcapil untuk mendapatkan jawaban. “Kami langsung telepon pusat karna enggak berani putuskan di daerah,” imbuhnya.

Subhan melanjutkan persoalan ini terjadi di seluruh Indonesia. AlhasilDdisdukcapil pun tidak bisa memenuhi keingian penganut aliran kepercayaan itu. “Pernah ada yang datang. Dia bukan dari enam agama resmi tapi aliran, kami bingung mau terbitkan akta perkawinan. Mereka tidak punya acuan masa kami langsung perbolehkan,” tukas Subhan.

Lagi pula Disdukcapil kesulitan apakah aliran tersebut diakui oleh lembaga agama seperti MUI. Kekhawatiran pun muncul kalau ada aliran sesat yang berkedok aliran dan minta diakui oleh negara. Disinggung soal ini, Subhan memilih irit bicara. “Saya belum berani bicara, karena memang belum ada aturannya. Kami juga masih menunggu,” tandas mantan kabag humas setkot ini.  

Semula MUI Kaltim dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda menyampaikan bahwa aliran sesat masih menghantui kota tepian. Salah satu caranya adalah dengan menyasar kelompok intelektual dan masyarakat menengah kebawah. Menurut Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Anak dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPPRAK-MUI) Kaltim, Noorhasanah, hal itu karena pembinaan di lingkungan keluarga. 

“Keluarga adalah benteng pertama anak sebelum terjun ke dunia luar. Saya kira itu karena kurangnya pembinaan,” tegasnya. 

Menurut Noorhasanah, keluarga mempunyai peran sebagai benteng dari pengaruh ajaran atau aliran sesat. “Kami di MUI juga menyasar ibu-ibu rumah tangga dan jamaah pengajian. Tujuannya agar mereka juga bisa berikan pendidikan atau tarbiyah agar anak-anak mereka tidak terjerumus hal yang demikian,” tambahnya.  

Sebelumnya pemeluk kepercayaan yang menyimpang atau aliran sesat diyakini masih ada di Kota Tepian. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Tejo Sutarnoto mengatakan penertiban kelompok aliran sesat merupakan kewenangan Tim Koordinasi Pengawasan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) bentukan Kejaksaan Negeri (Kejari). “Ada namanya Tim Pakem dari Kejari yang mengatakan apakah aliran atau kepercayaan itu menyimpang atau tidak,” katanya belum lama ini. 

Tim sendiri terdiri beberapa orang perwakilan dari MUI, Kementerian Agama dan organisasi pemerintah. “Secara khusus, Kesbangpol ini hanya menerima laporan saja,” sambungnya. (rs)