“Sementara belum ada pemulangan, karena dananya enggak ada,” katanya.
Alasan itu pula yang membuat Dinsos tidak bisa berbuat banyak terhadap eks PSK, yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa tersebut, termasuk pembinaan.
Ridwan mengaku, pihaknya tidak mungkin melakukan pembinaan kepada PSK di lokalisasi yang tegas dilarang beroperasi. Pembinaan hanya bisa dilakukan ketika ada PSK yang terjaring lalu diserahkan kepada Dinsos. Tapi pembinaan itu pun tidak berupa pemberian uang santunan. “Karena uangnya enggak ada. Kalau cuma nasehati nanti pasti operasi lagi,” keluhnya.
Adapun uang pembinaan per PSK tidak berubah yakni Rp 5.050.000, bersumber dari APBN. Uang itu dipergunakan untuk kebutuan pemulangan, mulai dari uang tiket dan sebagainya. Dana itu nantinya disetor dari Kemensos ke APBD Pemprov Kaltim lalu disalurkan lagi ke Pemkot Samarinda dalam bentuk bantuan hibah. “Alurnya dari pusat, ke pemprov baru ke pemkot. Tapi sampai saat ini dari pemprov belum ada kabar juga ke kami,” imbuhnya.
Tidak ada dana otomatis tidak ada pemulangan. Pihaknya pun hanya berharap kesigapan Satpol PP untuk menindak, sebab pelarangan itu diatur dalam Pergub. “Ya kami tinggal tunggu saja. Kalau ada anggaran bisa dipulangkan, kalau tidak Satpol PP yang akan menindak,” tegas Ridwan.
Pemulangan eks PSK sendiri merupakan wacana sejak tahun lalu namun belum terealisasi hingga kini. Berdasar data Dinas Sosial Kaltim, jumlah PSK semula 1.015 orang. Rinciannya Samarinda dua lokalisasi (300PSK), Balikpapan satu lokalisasi (216 PSK), Kukar 12 lokalisasi (469 PSK), Kutim satu lokalisasi (30 PSK). Adapun Berau, Paser, PPU, Bontang, Mahulu tidak ada lokalisasi.
Sebagian besar PSK sudah dipulangkan, tinggal Kukar sebanyak 528 PSK di sembilan lokalisasi yang belum dipulangkan. (rs)
