“Contohnya dulu kawasan perumahan, kemudian diubah menjadi kawasan tambang di tata ruang. Setelah selesai baru akan dijadikan kawasan perumahan lagi. Ini kan bertolak belakang dengan isi tata ruang,” bebernya.
Semestinya lanjut Nusyirwan, dalam tata ruang kawasan tambang tidak ada pengeluaran izin di atas tata ruang yang berbeda.
“Makanya kami meminta agar penggunaannya disesuaikan dengan pengunaan lahan sebelum ada sesudah kegunaan pertambangan. Sebab sudah banyak kawasan pembangunan perumahan di lokasi eks tambang. Apalagi bisa menjual rumah dengan harga murah karena lahan bekas tambang cenderung lebih murah. Ini yang perlu diperhatikan secara khusus,” sebutnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan Pemprov Kaltim mengenai dikelurkannya izin tambang khusus bagi orang yang melakukan pembukaan lahan.
“Sebab saat ini sering terjadi potensi batu bara yang terbuang. Padahal kalau mau dijual kan harus ada izinnya. Sedangkan pemkot mengeluarkan izin untuk pematangan lahan, di balik izin itu ada ekses batubara. Ini tidak dibenarkan. Sekarang pemprov malah mempertahankan dengan adanya izin khusus. Akibatnya melebihi dari tujuan semula yang bertujuan meratakan lahan untuk perumahan justru menjadi penggalian. Hal inilah yang perlu kita evaluasi bersama,” paparnya.
Sehingga tambahnya, dalam kegiatan pembangunan apapun tidak sampai merusak lingkungan dan para pengusaha wajib tunduk dengan aturan yang ada.
“ Intinya harus ada konsistensi kebijakan dalam tata ruang dan kegunaan suatu wilayah. Terutama dari distorsi tambang-tambang. Boleh saja berbenah asal menyesuaikan kondisi sekarang,” tandas Nusyirwan. (ms)
