Sebelumnya Asisten I Hermanto justru kembali mengingatkan agar Pemkot Samarinda juga merevisi Perda RTRW sesuai dengan fakta di lapangan.
“Sehingga peruntukannya juga jelas. Pihak yang membuat RTRW juga jangan hanya mengejar target tapi harus benar-benar memberikan asas manfaatnya,” kata Hermanto belum lama ini.
Hal ini pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno. “Ketetapan RTRW itu kan sudah ada, kalaupun ada yang harus direvisi, pemkot maupun pemprov harusnya bisa sejalan kalau tidak akan bertabrakan arah pembangunannya,” urai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Samarinda ini.
Meski begitu ia tetap menyarankan bagi pihak manapun yang ingin melakukan pembangunan harusnya tetap mematuhi aturan yang ada.
“Karena merevisi Perda itu bukan perkara mudah, banyak tahapan yang harus dilalui sehingga memakan waktu yang sangat lama,” jelasnya. Selebihnya ia melanjutkan, beberapa tahapan diantaranya perlu ada kajian, peninjauan ulang serta uji publik agar hasilnya efektif.
“Dan yang terpenting persoalan dampak sosial nya juga harus dipikirkan matang-matang,” pungkas Suparno. (ms)
Sebelumnya Asisten I Hermanto justru kembali mengingatkan agar Pemkot Samarinda juga merevisi Perda RTRW sesuai dengan fakta di lapangan.
“Sehingga peruntukannya juga jelas. Pihak yang membuat RTRW juga jangan hanya mengejar target tapi harus benar-benar memberikan asas manfaatnya,” kata Hermanto belum lama ini.
Hal ini pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno. “Ketetapan RTRW itu kan sudah ada, kalaupun ada yang harus direvisi, pemkot maupun pemprov harusnya bisa sejalan kalau tidak akan bertabrakan arah pembangunannya,” urai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Samarinda ini.
Meski begitu ia tetap menyarankan bagi pihak manapun yang ingin melakukan pembangunan harusnya tetap mematuhi aturan yang ada.
“Karena merevisi Perda itu bukan perkara mudah, banyak tahapan yang harus dilalui sehingga memakan waktu yang sangat lama,” jelasnya. Selebihnya ia melanjutkan, beberapa tahapan diantaranya perlu ada kajian, peninjauan ulang serta uji publik agar hasilnya efektif.
“Dan yang terpenting persoalan dampak sosial nya juga harus dipikirkan matang-matang,” pungkas Suparno. (ms)
