Ia pun mengakui tantangan saat ini memang tidak mudah dilalui, belum lagi badai defisit anggaran semakin mencekik APBD 2018 mendatang.
“Dari Rp3,3 triliun, tahun ini Rp2,6 triliun dan tahun depan menurutn lagi Rp2,03 triliun. Namun bukan berarti kita mengambil jalan instan tanpa memperhatikan aspek hukum dan aturan yang berlaku. Belum lama ini ada lagi yang tersangkut, tentu itu harus menjadi pelajaran bagi kita agar tidak melakukan hal yang sama,” terang mantan pegawai yang lama menduduki kursi Penjabat Sekkot.
Tak hanya itu, ia pun menyinggung persoalan anggaran untuk gedung camat dan lurah yang saat ini masih banyak terlantar dengan berbagai kepentingan.
“Padahal seharusnya pelayanan kepada masyarakat itu diutamakan dan camat serta lurah ini kan sebagai kepanjangan tangan dari walikota. Seharusnya pembangunan gedung perkantoran itu didahulukan. Namun saya tidak berwenang mencampuri urusan anggaran yang pasti saya hanya bisa mengusulkan,” urainya.
Ia juga menyebutkan beberapa kantor pemerintahan yang terlantar diantaranya kantor Camat Samarinda yang belum memiliki gedung sendiri, kantor Lurah Pampang, Pelita, serta Bandara.
“Tahun depan saja baru dua yang diakomodir, namun harapan saya gedung pemerintahan lainnya juga segera dibangun agar pelayanan masyarakat juga berjalan efektif,” tutup Hermanto. (ms)
Ia pun mengakui tantangan saat ini memang tidak mudah dilalui, belum lagi badai defisit anggaran semakin mencekik APBD 2018 mendatang.
“Dari Rp3,3 triliun, tahun ini Rp2,6 triliun dan tahun depan menurutn lagi Rp2,03 triliun. Namun bukan berarti kita mengambil jalan instan tanpa memperhatikan aspek hukum dan aturan yang berlaku. Belum lama ini ada lagi yang tersangkut, tentu itu harus menjadi pelajaran bagi kita agar tidak melakukan hal yang sama,” terang mantan pegawai yang lama menduduki kursi Penjabat Sekkot.
Tak hanya itu, ia pun menyinggung persoalan anggaran untuk gedung camat dan lurah yang saat ini masih banyak terlantar dengan berbagai kepentingan.
“Padahal seharusnya pelayanan kepada masyarakat itu diutamakan dan camat serta lurah ini kan sebagai kepanjangan tangan dari walikota. Seharusnya pembangunan gedung perkantoran itu didahulukan. Namun saya tidak berwenang mencampuri urusan anggaran yang pasti saya hanya bisa mengusulkan,” urainya.
Ia juga menyebutkan beberapa kantor pemerintahan yang terlantar diantaranya kantor Camat Samarinda yang belum memiliki gedung sendiri, kantor Lurah Pampang, Pelita, serta Bandara.
“Tahun depan saja baru dua yang diakomodir, namun harapan saya gedung pemerintahan lainnya juga segera dibangun agar pelayanan masyarakat juga berjalan efektif,” tutup Hermanto. (ms)
