Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya lanjut Dadang akan tercapai 30 persen hingga berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakilnya.
“Dari swasta sudah memenuhi kuota 30 persen namun masih terbatas dan sangat jarang dan hak lahannya masih milik perorangan,” jelasnya.
Sebenarnya menurut Dadang sejak pembangunan suatu perumahan suatu kawasan sudah mewajibkan bagi para perusahaan untuk membangun RTH. Namun belum banyak yang mematuhi aturan ini.
“Makanya kalau ada rencana untuk menambah RTH lagi menjadi kajian yang layak untuk ditindaklanjuti. Disini kan sudah ada convention hall dan tempat olahraga pun juga sudah banyak sehingga kalau ada usulan membangun RTH di tengah kota bagi kami sangat layak,” jelasnya.
Sementara itu kendalanya saat ini bagi instansinya dalam pemenuhan RTH yaitu kepemilikan lahan. Jaang pun berkali-kali mengingatkan kepada pegawainya untuk tetap bermawas diri dalam mengurus persoalan lahan.
“Harusnya setiap kecamatan pun ada RTH nya. Makanya Pak Jaang pun meminta Litbang untuk mengkaji persoalan lahan di GOR, kalau layak tentu akan kita bangun RTH,” tandasnya. (ms)
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya lanjut Dadang akan tercapai 30 persen hingga berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakilnya.
“Dari swasta sudah memenuhi kuota 30 persen namun masih terbatas dan sangat jarang dan hak lahannya masih milik perorangan,” jelasnya.
Sebenarnya menurut Dadang sejak pembangunan suatu perumahan suatu kawasan sudah mewajibkan bagi para perusahaan untuk membangun RTH. Namun belum banyak yang mematuhi aturan ini.
“Makanya kalau ada rencana untuk menambah RTH lagi menjadi kajian yang layak untuk ditindaklanjuti. Disini kan sudah ada convention hall dan tempat olahraga pun juga sudah banyak sehingga kalau ada usulan membangun RTH di tengah kota bagi kami sangat layak,” jelasnya.
Sementara itu kendalanya saat ini bagi instansinya dalam pemenuhan RTH yaitu kepemilikan lahan. Jaang pun berkali-kali mengingatkan kepada pegawainya untuk tetap bermawas diri dalam mengurus persoalan lahan.
“Harusnya setiap kecamatan pun ada RTH nya. Makanya Pak Jaang pun meminta Litbang untuk mengkaji persoalan lahan di GOR, kalau layak tentu akan kita bangun RTH,” tandasnya. (ms)
