“Artinya, guru honorer dan swasta paling tidak penghasilannya sesuai dengan Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK). Tapi kenyataannya tidak begitu,” ungkap Fahriza, Sabtu (25/11).
Menurutnya, seharusnya pemerintah memiliki format tersendiri untuk mengatur gaji guru honorer dan swasta. Apalagi sekitar 50 persen guru di Indonesia merupakan guru honorer dan swasta.
“Banyak sekali gaji guru honorer di bawah UMP, sangat sedikit jumlahnya yang bisa mencapai UMP,” jelas Fahriza.
Selain itu, persoalan kesejahteraan tidak melulu soal penghasilan. Kesejahteraan juga termasuk kenyamanan ketika guru mengajar, termasuk juga persoalan guru mendapatkan pelatihan, hingga persoalan guru naik pangkat. (rol)
“Artinya, guru honorer dan swasta paling tidak penghasilannya sesuai dengan Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK). Tapi kenyataannya tidak begitu,” ungkap Fahriza, Sabtu (25/11).
Menurutnya, seharusnya pemerintah memiliki format tersendiri untuk mengatur gaji guru honorer dan swasta. Apalagi sekitar 50 persen guru di Indonesia merupakan guru honorer dan swasta.
“Banyak sekali gaji guru honorer di bawah UMP, sangat sedikit jumlahnya yang bisa mencapai UMP,” jelas Fahriza.
Selain itu, persoalan kesejahteraan tidak melulu soal penghasilan. Kesejahteraan juga termasuk kenyamanan ketika guru mengajar, termasuk juga persoalan guru mendapatkan pelatihan, hingga persoalan guru naik pangkat. (rol)