Demokrasi tidak seharusnya dipahami secara sempit hanya sebagai proses pemilihan umum atau pemungutan suara. Esensi demokrasi yang sesungguhnya adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan publik.
Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar selaras dengan kebutuhan dan kepentingan warga.
Karena itu partisipasi publik perlu didorong sejak tahap perencanaan program pembangunan, proses pelaksanaan, hingga pada tahap pengawasan.
“Partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation merupakan indikator penting bagi keberhasilan demokrasi lokal,” kata Makmur, Senin (16/3/2026).
“Keterlibatan masyarakat harus dilakukan secara aktif, sadar, dan konstruktif, bukan hanya sekadar memenuhi aspek formalitas,” sebutnya.
Makmur juga menyoroti perkembangan dinamika pembangunan di Kaltim yang saat ini semakin kompleks. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi strategis provinsi tersebut sebagai wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas partisipasi masyarakat agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, upaya memperkuat demokrasi juga perlu didukung dengan peningkatan pendidikan politik di kalangan masyarakat.
“Jadi harus danya kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah, kami di DPRD, serta lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi,” ujar Makmur.
Selain itu, ia juga menilai pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas partisipasi masyarakat.
Pengembangan berbagai kanal aspirasi berbasis daring dinilai mampu memudahkan warga dalam menyampaikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dengan adanya akses yang lebih terbuka melalui teknologi, Makmur berharap transparansi pemerintahan dapat semakin meningkat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Editor: Aspian Nur