Menurutnya, kepemimpinan baru di kabupaten termuda Kaltim ini harus segera beradaptasi dengan berbagai tantangan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Kunci utamanya, kata Ekti, terletak pada komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah.
Mahulu, kata dia, masih berusia sekitar 12 tahun sebagai daerah otonom. Tantangannya tidak kecil, terutama infrastruktur dasar.
“Karena itu, bupati dan wakil bupati harus mampu bekerja maksimal dan menjalin komunikasi erat dengan provinsi,” ujar Ekti, Rabu (24/9/2025).
Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan di kecamatan-kecamatan terpencil seperti Long Pahangai dan Long Apari yang jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer dari pusat kabupaten.
Politisi Fraksi Gerindra itu menyebut, daerah-daerah tersebut membutuhkan percepatan pembangunan fasilitas perkantoran, layanan publik, hingga infrastruktur jalan dan kesehatan.
“Dalam RPJMD provinsi sudah kami masukkan rencana pembangunan jalan, rumah sakit, sampai sekolah unggulan di Mahulu,” sebutnya.
“Tapi eksekusinya tetap harus ada dukungan dari kabupaten, misalnya penyediaan lahan. Tanpa koordinasi yang baik, program itu bisa terhambat,” tambahnya.
Ekti mengingatkan hambatan komunikasi bisa berakibat fatal terhadap realisasi program lima tahunan. Bila pembangunan di tahun pertama tidak dimulai, maka rangkaian program berikutnya akan ikut mundur.
“Ujungnya, target peresmian di akhir periode juga bisa meleset. Jadi, koordinasi sejak awal sangat menentukan,” tegasnya.
Selain soal pembangunan, Ekti juga menyoroti adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan berdampak pada seluruh kabupaten/kota di Kaltim, termasuk Mahulu.
Kendati demikian, ia berharap kepala daerah baru tidak menjadikan hal itu alasan untuk lambat bergerak.
“Meski anggaran terbatas, yang penting kerja cepat, komunikasi dengan provinsi, dan tetap mendahulukan kepentingan rakyat. Mahulu walaupun kabupaten kecil, harus kita bangun bersama,” pungkasnya.
Editor: Erwin