Menurutnya, informasi terkait pengecekan secara mandiri masuk atau tidaknya ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol) pun sejatinya masih terbatas. "Makanya yang kasihan nanti kalau masyarakat yang pekerjaannya melarang untuk tergabung ke parpol. Seperti PNS atau TNI/Polri," terangnya.
Pos pengaduan ini lanjut dia, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang seyogianya tidak pernah konfirmasi untuk bergabung di partai namun justru dimasukkan.
Sebagai informasi, sejak banyaknya anggota Bawaslu di Kaltim yang tercatut sebagai kader parpol, Bawaslu Kaltim bersama Bawaslu kabupaten/ kota se-Kaltim membuka posko pengaduan yang terbuka kepada masyarakat.
Penulis : Faishal Ays
Editor: Maruly Zainuddin
Menurutnya, informasi terkait pengecekan secara mandiri masuk atau tidaknya ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol) pun sejatinya masih terbatas. "Makanya yang kasihan nanti kalau masyarakat yang pekerjaannya melarang untuk tergabung ke parpol. Seperti PNS atau TNI/Polri," terangnya.
Pos pengaduan ini lanjut dia, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang seyogianya tidak pernah konfirmasi untuk bergabung di partai namun justru dimasukkan.
Sebagai informasi, sejak banyaknya anggota Bawaslu di Kaltim yang tercatut sebagai kader parpol, Bawaslu Kaltim bersama Bawaslu kabupaten/ kota se-Kaltim membuka posko pengaduan yang terbuka kepada masyarakat.
Penulis : Faishal Ays
Editor: Maruly Zainuddin
