Menurutnya yang menjadi akar dari tindakan korupsi di negara ini lantaran maraknya Parpol mencari sumber dana dari pihak lain, sehingga kerja-kerja yang dilakukan berupaya untuk mengembalikan sumber dana yang diberi oleh pihak lain tersebut.
"Akhirnya kan bakal menimbulkan biaya-biaya politik yang sangat tinggi, berbeda jika Parpol ini sudah mendapatkan bantuan resmi dari pemerintah," ucapnya Jumat (12/8/2022).
Budiman menyebutkan setidaknya terdapat 3 kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan Parpol pertama memaksa partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, membatasi besaran sumbangan ke partai politik dan memberikan bantuan keuangan ke parpol dari anggaran negara atau pemerintah.
"Ketiganya saling terkait dalam upaya melepaskan ketergantungan Parpol dari para penyumbang, sehingga Parpol tetap bergerak pada jalurnya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dibandingkan dengan provinsi lain, Kaltim masih tergolong tinggi untuk pengeluaran biaya politik dilihat dari biaya hidup, bahkan berdasarkan data yang ia himpun, Kaltim masuk dua besar tertinggi dengan angka 109,81 persen dibandingkan dengan Jawa Barat dengan angka 102,62 persen dan Jawa Timur dengan angka 100,80 persen. "Jadi menurut saya sesuai saja jika ada kenaikan Bankeu Parpol di Kaltim," tegasnya.
Penulis : Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
