"Setiap tahun ada tapi kami tetap menunggu LHP dari BPK, biasanya LHP turun tanggal 31 Maret, setelah itu apa rekomendasinya. Bulan April kami sudah melakukan proses pencairan dan mengirim surat kepada parpol," papar Rinda.
Hanya saja tidak semua parpol mendapatkan bantuan, tergantung dari keaktifan parpol tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
"Di Kukar ada sembilan parpol yang akan mendapatkan bantuan. Sebenarnya ada 10 dengan Hanura, tapi Hanura tahun lalu tidak mencairkan karena terkait beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Karena belum terpenuhi ya otomatis kami tidak bisa mencairkan anggaran merekaitu, kalau untuk parpol lainnya aman," ungkap Rinda.
Bantuan parpol ini sifatnya tahunan dan rutin diberikan oleh pemerintah kepada parpol dan diharapkan komposisi 60 persen dan 40 persen anggaran itu harus dipergunakan secara efektif oleh parpol.
"Komposisi 60-40 itu menjadi sesuatu yang penting, jadi memang harus ada pendidikan politik 60 persen yang menjadi kewajiban dari Parpol untuk melaksanakan itu kepada konstituen atau masyarakat, 40 persennya baru untuk kesekretariatan Parpol," pungkas Rinda.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur