Ia menyebut ketika Golkar memiliki Capres sendiri, maka pastinya akan memberikan dampak elektoral terhadap perolehan kursi legislatif, baik itu pada tingkatan DPR RI maupun DPRD Provinsi dan kabupaten kota.
Mendorong Airlangga sebagai Capres, kata dia, merupakan amanat Munas 2019 dan Rapimnas 2021 lalu, tentunya itu akan menjadi Capres dari Partai Golkar.
"Ketika kita melakukan Pilpres dengan baik, kalau kita menang saya yakin Pilkadanya kita akan dapatkan," tegas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI ini.
Dengan ditunjuknya Airlangga sebagai Capres maka hal itu merupakan sebuah keterikatan bagi masing-masing pengurus organisasi. Kader terikat akan keputusan partai.
"Kalau ada kader Golkar yang melihat-lihat, lirik-lirik calon lain, berarti tidak patuh terhadap keputusan organisasi, keputusan partai," tandasnya.
Dirinya menyadari popularitas Airlangga saat ini masih belum berada dalam posisi yang optimal, karena hasil survei yang dimiliki per Januari 2021 hanya 29 persen, dan September 2021 naik menjadi 37 persen. Oleh karena itu ditargetkan pada pertengahan 2022 sudah harus berada pada kisaran 50-60 persen.
Perolehan kursi hasil Pemilu 2019 di DPR RI, Golkar meraih 85 kursi alias 14,78 persen. Karenanya masih belum bisa mencalonkan sendiri sebagai Capres, sehingga perlu berkoalisi.
"17,78 persen ini bekal yang kita punya, Ketum kita track record prestasi di pemerintahan sudah sangat baik. Punya kemampuan memimpin Republik ini. Kita harus kerja, dan kerjanya berangkat dari konsolidasi dan penataan organisasi dari tingkat provinsi sampai desa dan kelurahan," jelasnya.
Menurutnya, Partai Golkar sejatinya memiliki struktur yang lengkap, bahkan sangat bagus infrastrukturnya. Itulah yang menjadi modal untuk bergerak. "Tanpa struktur yang tertata dengan baik, kita susah untuk memenangkan pertarungan," tandas mantan Ketua DPD Golkar Jatim ini.
Penulis : Faishal Ays
Editor : Bambang Irawan
