“Terkait PPKM tentu kami mendukung, tapi harus juga memperhatikan pelaku UKM dan dunia usaha karena seperti tahun lalu, tidak sedikit dunia usaha yang mengalami kebangkrutan usahanya,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Sopan Sopian.
Anggota Komisi II DPRD Kukar ini mengungkapkan, pemerintah kabupaten Kukar perlu melakukan kajian terlebih dahulu sembari menyiapkan solusi yang tepat dari setiap kebijakan yang diterapkan, jangan sekadar menurunkan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Perlu memikirkan mekanisme kebijakan yang tepat, jangan sampai PPKM ini membuat pelan-pelan kita miskin. Pemerintah jangan latah kebijakan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Memang ini ranahnya kementrian, diharapkan setiap kebijakan yang diterapkan lebih elok agar tepat sasaran jangan hanya menjadi kepentingan dan jadi ladang para elite semata,” ungkapnya.
Selain kebijakan upaya pencegahan, Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah pendidikan yang dirasa selama menerapkan system daring, banyak keluhan yang dirasakan masyarakat terutama terkait peserta didik dan banyaknya ketidakmampuan orangtua dan wali murid dalam memenuhi kebutuhan sekolah dikarenakan kondisi perekonomian yang juga semakin menurun sejak 2020 lalu hingga saat ini.
“Belajar daring belum efektif, kesehatan juga dan masih kurang efektifnya kebijakan PSBB yang telah diupayakan, harusnya bagi pelaku ekonomi ada perlakukan khusus bagi mereka. Masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini sifatnya kritik membangun dan wujud kepedulian kami kepada bupati dan masyarakat Kukar,” sebut Sopian.
Penulis: */Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
