Imam menyebut, hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. "Artinya, ketika salah satu syarat pencalonan tak bisa dipenuhi. Saya harus katakan, dia (cakada) bisa gugur," ungkap Imam.
Aturan itu tak menyebut jumlah minimal tanggungan utang. Artinya, berapapun nilai hutangnya, jika dinyatakan tertunggak atau belum dilunasi, maka tetap dianggap sebagai utang.
"Misalnya juga ketika seorang dinyatakan pailit. Itu juga termasuk. Jadi utang perseorangan maupun badan usaha," papar Imam.
Untuk itu, Imam mengajak masyarakat khususnya Kota Samarinda, untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan jalannya Pilkada. Salah satunya, dengan melapor, ketika mengetahui profil Cakada yang terlibat utang. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
Imam menyebut, hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. "Artinya, ketika salah satu syarat pencalonan tak bisa dipenuhi. Saya harus katakan, dia (cakada) bisa gugur," ungkap Imam.
Aturan itu tak menyebut jumlah minimal tanggungan utang. Artinya, berapapun nilai hutangnya, jika dinyatakan tertunggak atau belum dilunasi, maka tetap dianggap sebagai utang.
"Misalnya juga ketika seorang dinyatakan pailit. Itu juga termasuk. Jadi utang perseorangan maupun badan usaha," papar Imam.
Untuk itu, Imam mengajak masyarakat khususnya Kota Samarinda, untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan jalannya Pilkada. Salah satunya, dengan melapor, ketika mengetahui profil Cakada yang terlibat utang. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur