"Di pasal 5 disampaikan terkait pemilih yang tidak terganggu ingatannya itu tidak lagi menjadi syarat, itu sudah dihapus," terang Yuyun kepada Korankaltim.com, Rabu (22/7/2020).
Lebih lanjut Yuyun menjelaskan, dalam peraturan sebelumnya, yakni PKPU 2/2017 pasal 5 ayat 3 disebutkan penduduk yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Kemudian, dalam PKPU 19/2019, ayat tersebut dihapus. Sehinga orang hilang ingatan masih memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya.
"Tapi pemilih yang hilang ingatan yang sekarang bisa memilih. Tapi bukan orang gila," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Di pasal 5 disampaikan terkait pemilih yang tidak terganggu ingatannya itu tidak lagi menjadi syarat, itu sudah dihapus," terang Yuyun kepada Korankaltim.com, Rabu (22/7/2020).
Lebih lanjut Yuyun menjelaskan, dalam peraturan sebelumnya, yakni PKPU 2/2017 pasal 5 ayat 3 disebutkan penduduk yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Kemudian, dalam PKPU 19/2019, ayat tersebut dihapus. Sehinga orang hilang ingatan masih memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya.
"Tapi pemilih yang hilang ingatan yang sekarang bisa memilih. Tapi bukan orang gila," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi