"Makanya orientasi ini sebagai pembekalan kepada badan adhoc (PPK - PPS) untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Mulai tentang azas, prinsip dan kode etik pelaksanaan pilkada," kata Ridwansyah Heman, Minggu (28/6/2020).
Pasalnya PPK dan PPS cukup rawan bersinggungan dengan kegiatan atau tindakan yang dapat melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga harus berhati-hati dan tetap menjaga netralitas.
"Kami sudah ingatkan potensi pelanggaran etik yang mungkin terjadi. Misalkan mengunggah foto lama dengan caleg ke media sosial (Medsos), masyarakat bisa salah tafsir dan menjadi viral," sebutnya.
Termasuk ketika anggota PPK dan PPS melakukan swafoto atau pun foto bersama agar tidak mengacungkan jari. Pasalnya, bisa saja itu merupakan salah satu simbol dari para calon kepala daerah.
"Kami minta yang diunggah adalah kegiatan mereka dalam melaksanakan tahapan pilkada. Bukan ketika sedang liburan atau bersantai," tandas Ridwansyah.
Penulis: Hendra
Editor: Desman Minang
"Makanya orientasi ini sebagai pembekalan kepada badan adhoc (PPK - PPS) untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Mulai tentang azas, prinsip dan kode etik pelaksanaan pilkada," kata Ridwansyah Heman, Minggu (28/6/2020).
Pasalnya PPK dan PPS cukup rawan bersinggungan dengan kegiatan atau tindakan yang dapat melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga harus berhati-hati dan tetap menjaga netralitas.
"Kami sudah ingatkan potensi pelanggaran etik yang mungkin terjadi. Misalkan mengunggah foto lama dengan caleg ke media sosial (Medsos), masyarakat bisa salah tafsir dan menjadi viral," sebutnya.
Termasuk ketika anggota PPK dan PPS melakukan swafoto atau pun foto bersama agar tidak mengacungkan jari. Pasalnya, bisa saja itu merupakan salah satu simbol dari para calon kepala daerah.
"Kami minta yang diunggah adalah kegiatan mereka dalam melaksanakan tahapan pilkada. Bukan ketika sedang liburan atau bersantai," tandas Ridwansyah.
Penulis: Hendra
Editor: Desman Minang