"Jadi, menetapkan Bulan Desember sebagai waktu pelaksanaan pilkada, seperti memilih kucing dalam karung. Penyelenggara tidak boleh meraba-raba soal ini, mesti ada kepastian agar semua jadwal dan tahapan sesuai dengan rencana,"ujarnya via pesan WhatsApp kepada korankaltim.com, Rabu(15/4).
Kedua, di tengah ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 ini berakhir, sama dengan melipatgandakan beban lembaga penyelenggara.
"Kalau pandemi Covid-19 ini tak kunjung berakhir hingga tahapan pilkada sudah berjalan nantinya, maka otomatis akan ada penjadwalan ulang lagi, yang berarti penyelenggara akan bekerja dua kali. Habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, dan habis anggaran," lanjutnya.
Ketiga, di saat seluruh rakyat berjibaku melawan pandemi Covid-19, akan membuat kerja-kerja penyelenggara menjadi tidak fokus. Satu sisi ada tuntutan memastikan pilkada berjalan sesuai dengan tahapan, tapi di sisi lain mereka mesti melawan Covid-19.
Jadi lebih baik, kata dia, pilkada ditunda saja hingga tahun depan sembari menunggu pandemi Covid-19 ini mereda. Itu pilihan yang lebih rasional.
Lanjut dia, anggaran pilkada yang sebelumnya sudah disetujui tahun ini, lebih baik dialihkan untuk pos penanganan Covid-19 atau setidak-tidaknya dibekukan dulu hingga ada kepastian pelaksanaan.
"Ingat, pilkada itu untuk manusia, bukan manusia untuk pilkada. Jadi proses pilkada, semata-mata harus diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan di atas segalanya," tegas Castro.
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: M.Huldi