Hanya saja, saat ini belum cukup serius. Dia menguraikan, ada enam masalah harus dituntaskan terlebih dahulu. Pertama, analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab-ABK) untuk mengetahui kebutuhan ideal pegawai, baik PPPK dan PNS serta personel pembantunya. Kedua, perekrutannya yang berorientasi pada kompetensi.
Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi honorer.
Keempat, membentuk tim penilai kinerja, sistem merit dan performa berbasis insentif. Kelima, mapping dinamic, pemetaan bakat, suksesi dan perencanaan karir. Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi.
Pemetaan ini menjadi kunci awal pemecahan kompleks masalah kepegawaian ini.
Menurut AYL, penempatan pegawai di Kukar masih tidak merata. Contohnya, penempatan jumlah pegawai di Tenggarong yang terbanyak yaitu 7.008 orang. Di Kecamatan Kenohan paling sedikit yaitu 182 orang. Ini jomplang dan tidak fair.
"Ini terjadi berpuluh tahun kok tidak menjadi masalah kita. Kita tidak berbicara memutasi ke Kenohan, tapi kalau kreasi inovasi pekerjaan hebat di Kenohan diikuti performance basic insentif yang realistis dan diberi penghargaan melebihi kelayakan insentif yang ada, kami yakin bahwa keseimbangan jumlah PNS tidak jauh berbeda," urai AYL kepada Korankaltim.com, Kamis (23/1/2020).
Setelah enam masalah tadi diselesaikan, program revitalisasi honorer yang dipetakan berdasarkan Anjab-ABK dapat dikreasikan pada OPD, UPTD maupun BLUD berbasis sosial, entrepreneur, manajemen audit, manajemen mutu, tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang diestimasikan mampu menyerap SDM honorer berkompetensi sebanyak 1.000 SDM.
Termasuk program bidan/perawat, ahli akutansi, keuangan manajemen IT dan perkantoran.
"Kemudian bentuk BUMDes strategis sebagai solusi yang memprioritaskan SDM honorer yang sudah ditingkatkan kompetensinya tadi. Estimasi kebutuhannya sebanyak 500 SDM, termasuk kerjasama bersama investor dalam penguatan pemanfaatan SDA yang dapat meningkatkan PAD," sebutnya.
Pemberian pembinaan dan beasiswa pendidikan honorer sebagai tenaga fungsional dengan kompetensi inti yang dibutuhkan dalam membantu kinerja pemerintah pun diperlukan. Setidaknya. diestimasikan menyerap 250 SDM.
Kemudian dilakukan penguatan sosial entrepreneurship kecamatan, kelurahan, desa yang berbasis SDM PPPK sudah ada di wilayah kecamatan, kelurahan, desa.
Mereka menjadi manajer mikro banking, badan usaha kelurahan, badan usaha kecamatan seperti barberian, refleksi, cupping, penjahit yang bisa menyerap 500 SDM.
Laly, dilakukan penempatan tenaga pendamping S1/S2 dalam penguatan program desa/kelurahan sebanyak 500 SDM yang ada.
Hal ini dia dapatkan dari menilik keberhasilan Pemkot Surabaya yang punya masalah sama dengan Pemkab Kukar sejak 2007, dan mampu menyelesaikan urusan honorer ini menjadi PPPK yang ideal baik sisi kinerja dan upahnya.
AYL mengestimasi dapat menyerap tenaga eks honorer sebanyak 3.000-4.000 orang setelah honorer benar-benar dibersihkan.
"Konsepnya ada dua hal, yaitu tulus dan ikhlas untuk mau konsisten dan persisten, memikirkan dan merubah masalah menjadi kekuatan," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi