1 menit baca949 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Ketua Bawaslu Kukar, M Rahman, mempertanyakan keseriusan Pemkab Kukar untuk menyelenggarakan Pilbup 2020.
Pasalnya, Pemkab terkesan melakukan tarik ulur terhadap Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
“Kita akan menjadikan catatan untuk pemerintah daerah, ini serius atau tidak untuk menggelar Pilkada,” ujar Rahman kepada media pada Selasa (1/10/2019).
Waktu pembahasan NPHD bersama Pemkab Kukar, lanjutnya, telah disetujui Rp19,7 miliar. Dari nominal tersebut diajukan pada APBD Perubahan sebesar Rp442 juta dan terpangkas menjadi Rp323 juta.
Setelah itu, lanjut Rahman, pihaknya bertemu dengan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukoco di Surabaya bahwa nominal Rp442 juta itu akan dipenuhi.
“Tapi pada saat kami rapat bersama TAPD belum lama ini, anggaran itu tidak pasti, akhirnya kita perlu menyesuaikan lagi RAB-nya, dan itu yang kami bahas lagi hari ini,” paparnya.
Selain itu, penandatangan NPHD Pemkab Kukar dan Bawaslu tidak dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan NPHD KPU di Tabang malam ini. Hal itu memang tidak berpengaruh terhadap pencairan anggaran pengawasan.
“Tidak berpengaruh terhadap pencairannya. Karena kita terpisah NPHD-nya,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
“Kita akan menjadikan catatan untuk pemerintah daerah, ini serius atau tidak untuk menggelar Pilkada,” ujar Rahman kepada media pada Selasa (1/10/2019).
Waktu pembahasan NPHD bersama Pemkab Kukar, lanjutnya, telah disetujui Rp19,7 miliar. Dari nominal tersebut diajukan pada APBD Perubahan sebesar Rp442 juta dan terpangkas menjadi Rp323 juta.
Setelah itu, lanjut Rahman, pihaknya bertemu dengan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukoco di Surabaya bahwa nominal Rp442 juta itu akan dipenuhi.
“Tapi pada saat kami rapat bersama TAPD belum lama ini, anggaran itu tidak pasti, akhirnya kita perlu menyesuaikan lagi RAB-nya, dan itu yang kami bahas lagi hari ini,” paparnya.
Selain itu, penandatangan NPHD Pemkab Kukar dan Bawaslu tidak dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan NPHD KPU di Tabang malam ini. Hal itu memang tidak berpengaruh terhadap pencairan anggaran pengawasan.
“Tidak berpengaruh terhadap pencairannya. Karena kita terpisah NPHD-nya,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
