Sesuai dengan tahapan, KPU RI akan menerbitkan surat edaran setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 pada 1 Juli lalu. Dimana Kaltim, masuk dalam provinsi yang tak terdapat permohonan PHPU. Maka sementara daerah lain yang mendapat permohonan gugatan harus mengikuti sidang, Kaltim bisa melanjutkan ke tahapan penetapan kursi. "Kami masih tunggu arahan KPU RI, tapi kami sudah jadwalkan pleno besok (4 Juli)," tukasnya.
Hal serupa disampaikan Sekretaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli. "Tanggal 4 besok sudah kami siapkan. Kami masih menunggu surat dari KPU RI, Kaltim tidak ada masalah. Seharusnya kami laksanakan penetapan kursi dan siapa yang terpilih maka tanggal 4 itu lah penentuannya," jelasnya. [*]
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Sesuai dengan tahapan, KPU RI akan menerbitkan surat edaran setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 pada 1 Juli lalu. Dimana Kaltim, masuk dalam provinsi yang tak terdapat permohonan PHPU. Maka sementara daerah lain yang mendapat permohonan gugatan harus mengikuti sidang, Kaltim bisa melanjutkan ke tahapan penetapan kursi. "Kami masih tunggu arahan KPU RI, tapi kami sudah jadwalkan pleno besok (4 Juli)," tukasnya.
Hal serupa disampaikan Sekretaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli. "Tanggal 4 besok sudah kami siapkan. Kami masih menunggu surat dari KPU RI, Kaltim tidak ada masalah. Seharusnya kami laksanakan penetapan kursi dan siapa yang terpilih maka tanggal 4 itu lah penentuannya," jelasnya. [*]
Penulis : Rusdi