Komisioner KPU Bidang Teknis Nofand Surya Gafilah menuturkan, sebagian besar Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kukar menyampaikan aspirasi terkait pergantian struktur kepemimpinan KPU Kukar ke KPU Provinsi Kaltim satu hari sebelumnya (10/4/2019).
Hal tersebut ditanggapi KPU Kaltim dengan mengirimkan surat yang berisi instruksi kepada komisioner KPU Kukar untuk menggelar rapat pleno terkait agenda Kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum 2019.
“Jadi, satu hari sebelumnya pada tanggal 10 April, beberapa PPK membawa aspirasinya ada beberapa poin yang saya kurang tahu tuntutan PPK itu. Salah satunya, yang saya dengar yah soalnya saya nggak baca dokumennya, adalah permintaan mereka untuk melakukan perubahan struktural di tingkat komisioner, hal itulah asalnya mereka diterima oleh komisioner KPU Kaltim Dakor Kukar Iffa Rosita dan Divisi Hukum Provinsi Kaltim Bapak Fahmi Idris, setelah itu KPU provinsi mengirim surat harus melaksanakan pleno pada 11 April dan itu akan disupervisi oleh KPU Provinsi,” kata Nofand kepada Korankaltim.com, Jumat (12/3/2019)
Sore itu, lanjutnya, KPU Kaltim memonitoring sekaligus supervisi. Terkait dengan pergantian posisi jabatan Ketua KPU Kukar, KPU Kaltim menyerahkan hal tersebut sepenuhnya ke internal KPU Kukar jika memang diperlukan untuk menjamin kelancaran tahapan pemilu.
“Rapat pleno itu sudah menghasilkan keputusan, Pak Erlyando sebagai ketua dan notabene ada pergantian divisi. Kalau ketua itu kan otomatis dia memegang divisi keuangan, umum dan logistik yang sebelumnya Pak Erlyando memegang divisi perencanaan program data. Jadi secara otomatis bertukar, Ibu Yuyun memegang Divisi Perencanaan Program Data,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Muh.Huldi
Komisioner KPU Bidang Teknis Nofand Surya Gafilah menuturkan, sebagian besar Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kukar menyampaikan aspirasi terkait pergantian struktur kepemimpinan KPU Kukar ke KPU Provinsi Kaltim satu hari sebelumnya (10/4/2019).
Hal tersebut ditanggapi KPU Kaltim dengan mengirimkan surat yang berisi instruksi kepada komisioner KPU Kukar untuk menggelar rapat pleno terkait agenda Kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum 2019.
“Jadi, satu hari sebelumnya pada tanggal 10 April, beberapa PPK membawa aspirasinya ada beberapa poin yang saya kurang tahu tuntutan PPK itu. Salah satunya, yang saya dengar yah soalnya saya nggak baca dokumennya, adalah permintaan mereka untuk melakukan perubahan struktural di tingkat komisioner, hal itulah asalnya mereka diterima oleh komisioner KPU Kaltim Dakor Kukar Iffa Rosita dan Divisi Hukum Provinsi Kaltim Bapak Fahmi Idris, setelah itu KPU provinsi mengirim surat harus melaksanakan pleno pada 11 April dan itu akan disupervisi oleh KPU Provinsi,” kata Nofand kepada Korankaltim.com, Jumat (12/3/2019)
Sore itu, lanjutnya, KPU Kaltim memonitoring sekaligus supervisi. Terkait dengan pergantian posisi jabatan Ketua KPU Kukar, KPU Kaltim menyerahkan hal tersebut sepenuhnya ke internal KPU Kukar jika memang diperlukan untuk menjamin kelancaran tahapan pemilu.
“Rapat pleno itu sudah menghasilkan keputusan, Pak Erlyando sebagai ketua dan notabene ada pergantian divisi. Kalau ketua itu kan otomatis dia memegang divisi keuangan, umum dan logistik yang sebelumnya Pak Erlyando memegang divisi perencanaan program data. Jadi secara otomatis bertukar, Ibu Yuyun memegang Divisi Perencanaan Program Data,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Muh.Huldi