Padahal, ada kekhawatiran ketika kepala daerah memihak, maka ASN di bawahnya bakal turut memihak.
"Ya enggak dong, kepala daerah itu kan jabatan politis, bedakan kepala daerah dengan ASN, dia bisa didukung oleh satu partai, atau gabungan partai. Dia bisa kader partai atau tidak, sah-sah saja," paparnya.
Ia memastikan bahwa ASN tidak akan memihak, dan bersikap netral. Pasalnya, aturan mengenai hal tersebut sudah ada.
"Kan ada aturannya, saya kira harus lurus dong. Harus ikut (seperti) TNI Polri lah, pokoknya harus netral, ASN harus netral, lah kepala daerah juga sama," tegasnya.
Jika sedang pada posisi selaku kepala daerah, lanjut Tjahjo seorang kepala daerah haruslah bersikap netral.
"Kalau dia mau ikut kampanye, ajukan ijin," pungkasnya.
Penulis : Rusdi
Editor: Firman Hidayat
Padahal, ada kekhawatiran ketika kepala daerah memihak, maka ASN di bawahnya bakal turut memihak.
"Ya enggak dong, kepala daerah itu kan jabatan politis, bedakan kepala daerah dengan ASN, dia bisa didukung oleh satu partai, atau gabungan partai. Dia bisa kader partai atau tidak, sah-sah saja," paparnya.
Ia memastikan bahwa ASN tidak akan memihak, dan bersikap netral. Pasalnya, aturan mengenai hal tersebut sudah ada.
"Kan ada aturannya, saya kira harus lurus dong. Harus ikut (seperti) TNI Polri lah, pokoknya harus netral, ASN harus netral, lah kepala daerah juga sama," tegasnya.
Jika sedang pada posisi selaku kepala daerah, lanjut Tjahjo seorang kepala daerah haruslah bersikap netral.
"Kalau dia mau ikut kampanye, ajukan ijin," pungkasnya.
Penulis : Rusdi