Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan terhadap pengujian Pasal 128 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka pengurus partai politik (Parpol) dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika memaksa jalannya harus mundur dari pengurus partai.
"Secara otomatis Gunawarman akan mengundurkan diri. Jadi tidak ada masalah dia mundur, kan itu sudah aturannya," kata Ketua DPW PKS Kaltim Masykur Sarmian, saat ditemui di acara Syukuran Tim Pemenangan Isran-Hadi di Jalan Arif Rahman Hakim kemarin.
Anggota DPRD Kaltim ini mengaku, sudah melakukan komunikasi kepada Gunawarman atas hal tersebut.
"Sudah kita komunikasikan dengan pak Gunawarman. Sejak maju kita (PKS,red) sudah sampaikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim belum bisa bersikap atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus Partai Politik (Parpol) untuk menjadi anggota DPD RI.
"Ini masih menunggu KPU RI," kata Komisioner KPU Kaltim Devisi Hukum, Viko Januardhy.
Penulis : Sabri
Editor: Firman Hidayat
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan terhadap pengujian Pasal 128 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka pengurus partai politik (Parpol) dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika memaksa jalannya harus mundur dari pengurus partai.
"Secara otomatis Gunawarman akan mengundurkan diri. Jadi tidak ada masalah dia mundur, kan itu sudah aturannya," kata Ketua DPW PKS Kaltim Masykur Sarmian, saat ditemui di acara Syukuran Tim Pemenangan Isran-Hadi di Jalan Arif Rahman Hakim kemarin.
Anggota DPRD Kaltim ini mengaku, sudah melakukan komunikasi kepada Gunawarman atas hal tersebut.
"Sudah kita komunikasikan dengan pak Gunawarman. Sejak maju kita (PKS,red) sudah sampaikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim belum bisa bersikap atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus Partai Politik (Parpol) untuk menjadi anggota DPD RI.
"Ini masih menunggu KPU RI," kata Komisioner KPU Kaltim Devisi Hukum, Viko Januardhy.
Penulis : Sabri