Meski demikian, Alung mengaku jika menerima hasil keputusan BK akan melakakukan evaluasi terhadap anggota dewan dapil Balikpapan tersebut.
“Tentunya kalau sudah kami terima saya akan melakukan evaluasi untuk ditidaklanjuti,” terang Alung.
Sebelumnya berdasarkan hasil rapat BK DPRD Kaltim telah memutuskan Anggota DPRD Kaltim Sokhip, terbukti melanggar kode etik perihal penggunaan surat keterangan ijasah palsu pada saat pendaftaran Caleg dalam pemilu 2014 lalu. Keputusan tersebut diambil melalui sidang tertutup yang dilakukan oleh BK DPRD Kaltim yang dihadiri oleh Ketua BK Dahri Yasin dan dua anggota BK, Baharuddin Demmu dan Veridiana Huraq Wang, di ruang rapat BK, Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (22/5).
Menurut Dahri, pertimbangan keputusan tersebut disimpulkan melalui hasil temuan fakta di Kabupaten Pasuruan, tempat di mana surat keterangan ijasah SLTA/Sederajat tersebut diterbitkan. Bukti yang ditemukam adalah putusan pengadilan yang telah bersifat inkrah bahwa terbukti menggunakan surat keterangan ijasah palsu. Dengan demikian, BK memberikan sangsi hukuman pelanggaran berat, yakni pemberhentian dari Anggota DPRD Kaltim.
Sebelumnya, asal muasal kasus ini bermula dari laporan LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia kepada BK DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu. Bahwa Sokhip diduga telah menggunakan surat keterangan ijasah palsu pada Pemuli 2014 saat mendaftar sebagao caleg di KPU Kaltim. Pengadilan Negeri Pasuruan telah memvonis sdr Irfan, si pembuat surat keterangan ijasah palsu dengan 8 bulan. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Kaltim. Namun diputuskan di Pasuruan, sesuai terbitan surat keterangan ijasah SLTA/Sederajat tersebut. (sab)
