Menurutnya dewan tidak pernah rinci mengawasi usulan anggaran, terkecuali yang berkaitan dengan proyek semata. Padahal lanjut dia ada celah korupsi dalam penganggaran yakni di belanja barang dan jasa. “Bukan di belanja modal apalagi belanja langsung,” ujarnya.
Umumnya belanja barang dan jasa lebih banyak ditemukan peruntukan anggaran yang tidak semestinya. Nandang mencontohkan kasus di Sumedang, Jawa Barat, salah satu item anggaran milik salah satu OPD berisi anggaran pengentasan kemiskinan. Namun, pada nomenklatur justru dianggarkan rehabilitasi taman makam pahlawan.
Akan tetapi Nandang tidak sepenuhnya menyalahkan dewan. Justru ia berpesan agar publik jangan mengolok para anggota dewan yang buta APBD tersebut.
“Jangan dihina, tapi harus perkuat juga mereka. Sebab DPRD ini berbeda dengan eksekutif,” katanya.
“Saya menyarankan agar partai melalui fraksi merekrut staf ahli yang paham seluk beluk anggaran,” tambahnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengatakan tidak semua legislator baik di Senayan maupun daerah paham dengan seluk beluk anggaran.
Anggota DPRD kata dia yang mau belajar tentang anggaran secara mendalam masih bisa dihitung jari. “Kita ini ngomongin anggaran tapi belum benar-benar melek,” ucapnya.
Politikus senior partai Golkar mengkritisi pemerintah yang enggan membeber data APBD ke publik.
“APBD yang sudah disahkan, resumenya harus ditampilkan ke publik. Itu dilakukan agar masyarakat tidak curiga,” imbuh wanita berhijab ini. (sab)
Menurutnya dewan tidak pernah rinci mengawasi usulan anggaran, terkecuali yang berkaitan dengan proyek semata. Padahal lanjut dia ada celah korupsi dalam penganggaran yakni di belanja barang dan jasa. “Bukan di belanja modal apalagi belanja langsung,” ujarnya.
Umumnya belanja barang dan jasa lebih banyak ditemukan peruntukan anggaran yang tidak semestinya. Nandang mencontohkan kasus di Sumedang, Jawa Barat, salah satu item anggaran milik salah satu OPD berisi anggaran pengentasan kemiskinan. Namun, pada nomenklatur justru dianggarkan rehabilitasi taman makam pahlawan.
Akan tetapi Nandang tidak sepenuhnya menyalahkan dewan. Justru ia berpesan agar publik jangan mengolok para anggota dewan yang buta APBD tersebut.
“Jangan dihina, tapi harus perkuat juga mereka. Sebab DPRD ini berbeda dengan eksekutif,” katanya.
“Saya menyarankan agar partai melalui fraksi merekrut staf ahli yang paham seluk beluk anggaran,” tambahnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengatakan tidak semua legislator baik di Senayan maupun daerah paham dengan seluk beluk anggaran.
Anggota DPRD kata dia yang mau belajar tentang anggaran secara mendalam masih bisa dihitung jari. “Kita ini ngomongin anggaran tapi belum benar-benar melek,” ucapnya.
Politikus senior partai Golkar mengkritisi pemerintah yang enggan membeber data APBD ke publik.
“APBD yang sudah disahkan, resumenya harus ditampilkan ke publik. Itu dilakukan agar masyarakat tidak curiga,” imbuh wanita berhijab ini. (sab)
