FITRA: Celah Korupsi Sistem Penganggaran Daerah

SAMARINDA - Sedianya banyak pihak memahami sitem penganggaran di daerah. Gunanya untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi yang biasanya terjadi saat proses penganggaran. Pemicunya terjadi karena minimnya pengawasan dari semua pihak, baik dari publik maupun oleh legislator.

Menurut Dewan Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Nandang Suherman, legislator wajib mengawasi sistem penganggaran sesuai dengan fungsinya, budgeting. Namun, dewan lanjutnya tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya.“DPRD lebih sering mengikuti eksekutif. Diskusi tidak pernah seimbang,” kata Nandang yang menjadi pemateri dalam workshop bedah anggaran di Hotel Harris, kemarin.