Kemenag Kaltim Tegaskan Evaluasi Pencabutan Izin Pesantren Ibadurrahman Kewenangan Pemerintah Pusat

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Kaltim Muhammad Isnaini menanggapi keberatan yang disampaikan pihak yayasan atas pencabutan NSP melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tertanggal 25 Juni 2026.

Ia tekankan, Kanwil Kemenag Kaltim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mengevaluasi keputusan tersebut karena surat pencabutan diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat.

“Karena surat pencabutan Nomor Statistik Pondok Pesantren Ibadurrahman itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat, maka yang berwenang untuk mengevaluasi maupun mencabut keputusan tersebut adalah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat. Tentunya semua dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenag Kaltim pada Rabu (15/7/2026).

Menanggapi permintaan Yayasan Pondok Modern Ibadurrahman agar pencabutan izin ditinjau kembali, Isnaini menilai penyampaian aspirasi merupakan hak setiap pihak. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku.

“Menyampaikan permintaan atau keberatan tentu sah-sah saja. Tetapi yang jelas, kita memiliki aturan dan regulasi yang harus kita taati bersama,” katanya.

Sebelumnya, Yayasan Pondok Modern Ibadurrahman menyatakan keberatan atas pencabutan NSP yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mereka menilai keputusan tersebut diambil secara sepihak, terburu-buru, dan mengandung cacat administratif.

Ketua Yayasan Pondok Modern Ibadurrahman, Sadly El Udwany, menyampaikan bahwa proses penegakan hukum seharusnya diarahkan kepada oknum yang diduga terlibat dalam suatu perkara, bukan berdampak terhadap lembaga pendidikan yang telah berdiri dan beroperasi selama 33 tahun.

Yayasan juga mengacu pada pernyataan resmi Kanwil Kemenag Kaltim yang sebelumnya diunggah melalui akun Instagram resmi lembaga tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh sistem pendidikan pesantren.

Meski demikian, Kanwil Kemenag Kaltim menegaskan seluruh tindak lanjut atas keputusan pencabutan NSP tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kanwil menyatakan akan menghormati setiap proses yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Erwin

Kemenag Kaltim Tegaskan Evaluasi Pencabutan Izin Pesantren Ibadurrahman Kewenangan Pemerintah Pusat

Berita Terkait

PJJ di Mahulu Bantu Kurangi Paparan Kabut Asap, Jaringan Internet Jadi Tantangan

IKA Unmul Siap Dukung Pemerintah Perjuangkan DBH Kaltim ke Pusat

UINSI Samarinda-Lemhannas RI Dorong Penguatan Wawasan Kebangsaan dan SDM Generasi Muda

Murid SD Muhammadiyah 1 Tenggarong Bawa Pulang Medali Perunggu IMSEO 2026 dari Yogjakarta

Akun Kelas Pintar Diduga Ditukar, Belasan Siswa di Balikpapan Trauma hingga Enggan Sekolah

Kualitas Udara Memburuk, SMPN 1 Tenggarong Kembali Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Dugaan Korupsi KPU 2024, Kejari Kukar Siapkan Penyidikan

Tata Kelola Diakui, Koperasi Konsumen Tirta Mahakam Raih Penghargaan

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini