Penulis : Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Program seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum dapat dinikmati siswa madrasah.

Namun Kementerian Agama (Kemenag) Kukar berharap ke depan kebijakan tersebut dapat menjangkau seluruh peserta didik tanpa membedakan jenis lembaga pendidikan.

Kepala Kantor Kemenag Kukar Ariyadi F mengatakan, aspirasi agar siswa madrasah memperoleh program seragam gratis telah disampaikan Forum Madrasah kepada pemerintah daerah.

Harapannya, tidak ada perbedaan perlakuan antara sekolah umum dan madrasah dalam memperoleh dukungan pendidikan.

“Usulan itu sudah pernah kami sampaikan melalui Forum Madrasah. Harapannya tentu siswa madrasah juga bisa mendapatkan program seragam gratis,” kata Ariyadi kepada Korankaltim.com, Rabu (15/7/2026).

Namun hingga tahun ajaran ini belum ada kebijakan seragam gratis bagi madrasah karena Kementerian Agama sebagai instansi vertikal mengikuti mekanisme pemerintah pusat.

Ariyadi tetap mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap madrasah yang selama ini tetap menerima berbagai bantuan pendidikan, termasuk melalui program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Boskab).

Menurutnya, belum adanya program seragam gratis tidak mengurangi minat masyarakat menyekolahkan anak di madrasah. Penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, sementara sekolah juga memberikan kemudahan pembayaran seragam melalui sistem cicilan untuk membantu orangtua.

Para siswa diajak tetap semangat menuntut ilmu dan tidak berkecil hati. Menurutnya, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kesungguhan belajar, disiplin dan akhlak, bukan semata-mata oleh bantuan seragam.

“Fokuslah pada semangat belajar dan rasa syukur. Pendidikan adalah jalan meraih masa depan yang lebih baik,” pesannya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto mendukung agar program seragam gratis nantinya juga menyasar siswa madrasah sehingga seluruh peserta didik memperoleh perlakuan yang sama.

“Agar tidak ada ketimpangan antara sekolah umum dan madrasah harusnya program seragam gratis juga didapatkan anak-anak etam Kukar yang bersekolah di madrasah,” ucap Desman.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, menyebut perluasan program ke madrasah memerlukan kebijakan kepala daerah karena kewenangan pengelolaan madrasah berada di bawah Kementerian Agama.

“Bisa melalui kebijakan pak Bupati, kalau di kami ya menyesuaikan kewenangan saja, madrasah wewenangnya di kementerian agama,” terang Puji. 

Editor: Aspian Nur