Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya bersedia menanggung gaji para guru SMA/SMK negeri. Selama ini, SMA/SMK swasta hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Tetapi sejak pengambilalihan oleh provinsi, sekolah swasta kewalahan karena tidak lagi mendapatkan bantuan dana operasional daerah (Bosda).
Lanjut Imam, untuk mengatasi permasalahan itu, berbagai cara telah dilakukan, terutama meminta bantuan di APBD Perubahan 2017. Namun, hali ini terkendala regulasi.
“Kami berharap sekolah swasta bisa dibantu oleh pemerintah kabupaten walaupun ada permasalah regulasi, tapi bisa saja bentuknya melalui bantuan keuangan, seperti Kabupaten Mahulu dan Bontang,” ujar Imam.
Ia berharap pada tahun 2018 kondisi ini tidak lagi terjadi. Pemerintah seharusnya peduli dengan sejumlah sekolah swasta di PPU. “Ada sebanyak delapan sekolah yang mengalami keluhan seperti kami, hanya sekolah kami yang paling banyak siswanya dan guru,” ungkapnya. (wn1017)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya bersedia menanggung gaji para guru SMA/SMK negeri. Selama ini, SMA/SMK swasta hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Tetapi sejak pengambilalihan oleh provinsi, sekolah swasta kewalahan karena tidak lagi mendapatkan bantuan dana operasional daerah (Bosda).
Lanjut Imam, untuk mengatasi permasalahan itu, berbagai cara telah dilakukan, terutama meminta bantuan di APBD Perubahan 2017. Namun, hali ini terkendala regulasi.
“Kami berharap sekolah swasta bisa dibantu oleh pemerintah kabupaten walaupun ada permasalah regulasi, tapi bisa saja bentuknya melalui bantuan keuangan, seperti Kabupaten Mahulu dan Bontang,” ujar Imam.
Ia berharap pada tahun 2018 kondisi ini tidak lagi terjadi. Pemerintah seharusnya peduli dengan sejumlah sekolah swasta di PPU. “Ada sebanyak delapan sekolah yang mengalami keluhan seperti kami, hanya sekolah kami yang paling banyak siswanya dan guru,” ungkapnya. (wn1017)