Tohar menjelaskan penerapan pemberlakukan insentif dengan tolok ukur kinerja dan tingkat kedisiplin pegawai akan diberlakukan pada 2018 mendatang. “Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa diberlakukan sehingga para Aparatur Negeri Sipil (ASN) dapat terpacu dan termotivasi,” tutur Tohar.
Dirinya berharap jika nantinya penerapan insentif berjalan, para ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. “Kewajiban yang bersifat individu jangan sampai membebani manajemen, seperti tolok ukur kehadirannya dan jam kerja itu kewajiban individu sehingga harus disadari itu,” tukasnya.
ASN, kata Tohar, merupakan profesi yang dipilih yang punya konsekuensi yang harus diemban sehingga pilihan itu tidak menjadikan beban bagi Pemerintah Daerah.
“Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan sebagai pegawai, itu kita sudah terikat dengan hari kerja, jam kerja dan capaian target kinerja masing-masing ASN, itu yang harus dikedepankan,” ucapnya. (wn1017)
Tohar menjelaskan penerapan pemberlakukan insentif dengan tolok ukur kinerja dan tingkat kedisiplin pegawai akan diberlakukan pada 2018 mendatang. “Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa diberlakukan sehingga para Aparatur Negeri Sipil (ASN) dapat terpacu dan termotivasi,” tutur Tohar.
Dirinya berharap jika nantinya penerapan insentif berjalan, para ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. “Kewajiban yang bersifat individu jangan sampai membebani manajemen, seperti tolok ukur kehadirannya dan jam kerja itu kewajiban individu sehingga harus disadari itu,” tukasnya.
ASN, kata Tohar, merupakan profesi yang dipilih yang punya konsekuensi yang harus diemban sehingga pilihan itu tidak menjadikan beban bagi Pemerintah Daerah.
“Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan sebagai pegawai, itu kita sudah terikat dengan hari kerja, jam kerja dan capaian target kinerja masing-masing ASN, itu yang harus dikedepankan,” ucapnya. (wn1017)