Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, membeberkan, DBH kurang bayar seharusnya sudah masuk ke dalam anggaran APBD 2026.
“Dalam proyeksi atau penganggaran pendapatan kemarin itu sudah kita masukkan, tetapi pemerintah pusat sampai saat ini belum menyalurkan haknya daerah, ada kurang lebih Rp320 miliar,” bebernya, Minggu (22/11/2026).
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp1,99 triliun. Rinciannya, pendapatan transfer sebesar Rp1,7 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp210 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp23,6 miliar.
Akibatnya, pendapatan transfer menjadi penyebab proyeksi pendapatan daerah meleset dari perencanaan, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran kegiatan yang sudah berjalan.
“Prediksi kami kemungkinan besar dana tersebut tidak akan terealisasi tahun ini. Sehingga, kegiatan yang berjalan ini bisa jadi beban utang di tahun berikutnya,” jelasnya.
Sedangkan, untuk belanja modal sudah berada di kisaran Rp200 miliar. Menurutnya, potensi utang nantikan akan jauh lebih besar apabila belanja operasional serta belanja barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dikendalikan.
“Artinya kalau bisa ditunda ya ditundalah, supaya tidak jadi beban utang di tahun berikutnya,” tegasnya.
Melihat kondisi seperti ini, menurutnya tidak menutup kemungkinan pelunasan dan pembiayaan menggunakan skema pinjaman.
“Pelunasan dan biayaan bisa jadi seperti itu (pinjaman),” bebernya.
Muhajir berharap tahun 2027 dapat menyelesaikan pembayaran. Sedangkan, terkait belum cairnya DBH kurang bayar harus menjadi evaluasi bersama dalam penyusunan APBD 2027. Sehingga, pemerintah daerah lebih cermat memperhitungkan proyeksi pendapatan agar tidak kembali menghadapi persoalan serupa.
Editor: Erwin
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, membeberkan, DBH kurang bayar seharusnya sudah masuk ke dalam anggaran APBD 2026.
“Dalam proyeksi atau penganggaran pendapatan kemarin itu sudah kita masukkan, tetapi pemerintah pusat sampai saat ini belum menyalurkan haknya daerah, ada kurang lebih Rp320 miliar,” bebernya, Minggu (22/11/2026).
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp1,99 triliun. Rinciannya, pendapatan transfer sebesar Rp1,7 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp210 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp23,6 miliar.
Akibatnya, pendapatan transfer menjadi penyebab proyeksi pendapatan daerah meleset dari perencanaan, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran kegiatan yang sudah berjalan.
“Prediksi kami kemungkinan besar dana tersebut tidak akan terealisasi tahun ini. Sehingga, kegiatan yang berjalan ini bisa jadi beban utang di tahun berikutnya,” jelasnya.
Sedangkan, untuk belanja modal sudah berada di kisaran Rp200 miliar. Menurutnya, potensi utang nantikan akan jauh lebih besar apabila belanja operasional serta belanja barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dikendalikan.
“Artinya kalau bisa ditunda ya ditundalah, supaya tidak jadi beban utang di tahun berikutnya,” tegasnya.
Melihat kondisi seperti ini, menurutnya tidak menutup kemungkinan pelunasan dan pembiayaan menggunakan skema pinjaman.
“Pelunasan dan biayaan bisa jadi seperti itu (pinjaman),” bebernya.
Muhajir berharap tahun 2027 dapat menyelesaikan pembayaran. Sedangkan, terkait belum cairnya DBH kurang bayar harus menjadi evaluasi bersama dalam penyusunan APBD 2027. Sehingga, pemerintah daerah lebih cermat memperhitungkan proyeksi pendapatan agar tidak kembali menghadapi persoalan serupa.
Editor: Erwin