Penurunan tersebut juga terlihat dari jumlah penduduk miskin yang berkurang sebanyak 690 jiwa. Jika pada Maret 2025 jumlahnya mencapai 10,96 ribu jiwa, pada Maret 2026 turun menjadi 10,27 ribu jiwa.
Capaian ini menjadi indikator positif bagi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penurunan angka kemiskinan dinilai belum cukup menjadi alasan untuk mengendurkan program pengentasan kemiskinan, terutama di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah, dukungan berbagai pihak, serta keterlibatan masyarakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Berau terus menunjukkan tren penurunan. Ini menjadi capaian yang patut kita syukuri sekaligus motivasi untuk bekerja lebih keras,” ungkapnya.
Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan tren penurunan, melainkan memastikan masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu memperluas kesempatan ekonomi agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Sejumlah langkah terus didorong Pemkab Berau, mulai dari penguatan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bantuan bagi kelompok rentan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pendampingan pelaku usaha serta fasilitasi legalitas juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membuka peluang peningkatan pendapatan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, tantangan efisiensi anggaran turut menjadi perhatian. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan dinamika ketenagakerjaan berpotensi memengaruhi daya beli serta kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Sri Juniarsih menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pelayanan dan perhatian terhadap masyarakat miskin maupun kelompok rentan berkurang.
“Efisiensi anggaran harus kita sikapi dengan bijak. Program yang tersedia akan terus dioptimalkan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah hingga pemerintah kampung. Sinergi tersebut diperlukan agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Pemkab Berau berharap penurunan angka kemiskinan dapat terus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga dituntut memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.
Dengan berkurangnya 690 penduduk miskin dalam setahun, pekerjaan rumah pemerintah kini tidak hanya menjaga angka statistik tetap menurun, tetapi juga memastikan semakin banyak masyarakat mampu keluar dari kerentanan ekonomi dan hidup lebih mandiri.
“Harapan kita, penurunan angka kemiskinan ini tidak hanya tercermin dalam data, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan usaha, dan kesejahteraan yang lebih merata,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Penurunan tersebut juga terlihat dari jumlah penduduk miskin yang berkurang sebanyak 690 jiwa. Jika pada Maret 2025 jumlahnya mencapai 10,96 ribu jiwa, pada Maret 2026 turun menjadi 10,27 ribu jiwa.
Capaian ini menjadi indikator positif bagi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penurunan angka kemiskinan dinilai belum cukup menjadi alasan untuk mengendurkan program pengentasan kemiskinan, terutama di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah, dukungan berbagai pihak, serta keterlibatan masyarakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Berau terus menunjukkan tren penurunan. Ini menjadi capaian yang patut kita syukuri sekaligus motivasi untuk bekerja lebih keras,” ungkapnya.
Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan tren penurunan, melainkan memastikan masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu memperluas kesempatan ekonomi agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Sejumlah langkah terus didorong Pemkab Berau, mulai dari penguatan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bantuan bagi kelompok rentan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pendampingan pelaku usaha serta fasilitasi legalitas juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membuka peluang peningkatan pendapatan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, tantangan efisiensi anggaran turut menjadi perhatian. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan dinamika ketenagakerjaan berpotensi memengaruhi daya beli serta kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Sri Juniarsih menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pelayanan dan perhatian terhadap masyarakat miskin maupun kelompok rentan berkurang.
“Efisiensi anggaran harus kita sikapi dengan bijak. Program yang tersedia akan terus dioptimalkan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah hingga pemerintah kampung. Sinergi tersebut diperlukan agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.