Keberadaan MHA kata dia merupakan salah satu fakta atau realitas keberagaman bentuk masyarakat sebagai pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pengakuan Tanah Adat, dan masyarakat adat sangatlah penting, karena sejak dulu masih belum ada terbentuknya MHA yang diakui pemerintah. Dan dengan terbentuknya MHA, agar lebih maju lagi masyarakat yang berdiam disuatu tanah adat,” ucapnya.
Untuk diketahui, agenda itu adalah gelaran Pemkab Paser melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Rapat pembahasan penetapan MHA tersebut menghadirkan dua narasumber, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dr Muhammad Moehdar dan Yuli Prasetyo dari Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) Republik Indonesia.
Sementara, Sekda Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan, panitia MHA Kabupaten Paser telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati Paser. Dalam SK tersebut mulai dari pejabat, camat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun perwakilan hukum adat ikut dilibatkan pula.
“Jadi, panitia MHA nantinya akan melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi untuk mengusulkan MHA sebagai rekomendasi kepada bupati. Guna dilakukan penetapan, pengakuan dan perlindungan kepada MHA,” katanya.
Adapun salah satu daerah yang akan dilakukan identifikasi, adalah masyarakat adat Suku Muluy di Desa Swan Selutung yang berada di Kecamatan Muara Komam. “Salah satunya yang akan dilakukan identifikasi, ialah masyarakat adat Suku Muluy Desa Swan Selutung di Kecamatan Muara Komam,” pungkasnya. (sur)
