Langkah strategis ini diambil guna menyatukan seluruh layanan publik dan informasi desa dalam satu platform digital, sekaligus memperkuat akurasi data daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan integrasi ini dirancang agar seluruh program dan pelayanan di tingkat desa dapat diakses secara terpadu melalui satu sistem. Program ini berkolaborasi langsung dengan "Desa Cantik" yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pencanangan dua program sekaligus yang kita integrasikan. Kita berharap dalam digitalisasi desa ini, semua program, informasi, dan pelayanan yang ada di PPU dapat terintegrasi dalam satu sistem digital," ujar Rudy saat diwawancarai awak media disela kegiatan.
Sistem digital ini berbeda dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jika MPP lebih berfokus pada pengurusan perizinan, maka "Desa Pedia" memiliki cakupan yang lebih luas dan menyentuh ranah administrasi mendasar di tingkat desa atau kelurahan. Melalui alat digital yang disediakan di setiap desa, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen dokumen kependudukan secara mandiri.
"Sistemnya sudah jadi satu kesatuan utuh di Desa Pedia. Jadi, mau cetak laporan kelahiran, kematian, atau surat apa saja, semua sudah tersedia di alat tersebut," sebut Rudy.
Bupati PPU Mudyat Noor memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini dan menyebut program "Gaspol Pedia" (Gerakan Akselerasi Smart Government Desa Pedia) sebagai sebuah terobosan berbasis aplikasi yang sangat luar biasa dan menjadi pelopor di Indonesia.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah memfasilitasi penyediaan jaringan internet di seluruh desa yang ada di wilayah PPU.
Mudyat menekankan bahwa ketersediaan internet ini krusial agar data yang dihasilkan dari tingkat bawah benar-benar valid dan akurat.
"Desa Cantik ini luar biasa, ini terobosan dari Pak Bupati menjadikan Desa Pedia yang pertama di Indonesia. Ini salah satu inovasi sistem aplikasi yang dinamakan Gaspol Pedia," kata Mudyat.
Keakuratan data dari tingkat desa ini akan menjadi modal penting bagi kesuksesan program nasional, termasuk pelaksanaan Sensus Nasional 2026 yang sedang berjalan.
"Sekali lagi kami harus punya data dan basis yang kuat agar kebijakan yang diambil pemerintah bisa akurat, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat," tutup Mudyat.
Editor: Aspian Nur