“Sebagai warga yang bijak yah seharusnya membayar pajak kendaraan, siapapun dia, mau itu anggota DPRD, bupati dan sebagainya, karena mereka ini perwakilan kami, seharusnya memberikan contoh yang lebih baik,” tutur Ummi salah satu warga Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Ketika ditemui, Rabu (15/11).
Diketahui, terungkapnya fakta soal kendaraan dinas DPRD menunggak pajak setelah dilakukan penarikan aset oleh Setwan. Kendaraan dinas anggota DPRD dikembalikan lantaran akan mendapatkan dana tunjangan transportasi.
Sebanyak 20 unit kendaraan, beberapa di antaranya roda empat menunggak pajak satu hingga dua tahun setelah dilakukan pengecekan oleh Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pengembalian kendaraan mobil dinas itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada November 2017.
“Masyarakat biasa saja membayar pajak yang ibaratnya penghasilannya lebih rendah dari anggota DPRD mau saja membayar pajak dan taat pajak, seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat luas,” tutur wanita yang bedomisili di Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu, Mitra Sari.
Sesuai kesepakatan pinjam pakai kendaraan dinas itu, pihak yang memakai bertanggungjawab atas biaya pembayaran pajak kendaraan maupun perawatan. (wn1017)
“Sebagai warga yang bijak yah seharusnya membayar pajak kendaraan, siapapun dia, mau itu anggota DPRD, bupati dan sebagainya, karena mereka ini perwakilan kami, seharusnya memberikan contoh yang lebih baik,” tutur Ummi salah satu warga Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Ketika ditemui, Rabu (15/11).
Diketahui, terungkapnya fakta soal kendaraan dinas DPRD menunggak pajak setelah dilakukan penarikan aset oleh Setwan. Kendaraan dinas anggota DPRD dikembalikan lantaran akan mendapatkan dana tunjangan transportasi.
Sebanyak 20 unit kendaraan, beberapa di antaranya roda empat menunggak pajak satu hingga dua tahun setelah dilakukan pengecekan oleh Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pengembalian kendaraan mobil dinas itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada November 2017.
“Masyarakat biasa saja membayar pajak yang ibaratnya penghasilannya lebih rendah dari anggota DPRD mau saja membayar pajak dan taat pajak, seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat luas,” tutur wanita yang bedomisili di Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu, Mitra Sari.
Sesuai kesepakatan pinjam pakai kendaraan dinas itu, pihak yang memakai bertanggungjawab atas biaya pembayaran pajak kendaraan maupun perawatan. (wn1017)