Pemkab PPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.678.320.000 untuk program BLT Kemiskinan Daerah tahun ini. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan dari Kementerian Sosial maupun BLT Dana Desa.
Pada penyaluran tahap pertama, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp1.620.000 untuk periode Januari hingga Juni 2026. Nilai tersebut merupakan akumulasi bantuan sebesar Rp270.000 per bulan.
Besaran bantuan itu mengalami penyesuaian dari rencana awal Rp300.000 per bulan lantaran mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, program BLT Kemiskinan Daerah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, baik melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penurunan kantong-kantong kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberi ruang bagi keluarga penerima untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Melalui bantuan ini diharapkan masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dan lebih fokus meningkatkan taraf hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” harap Mudyat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPU, Ainie menjelaskan, penetapan penerima dilakukan melalui proses seleksi yang ketat. Dari usulan awal sebanyak 743 kepala keluarga dari desa dan kelurahan, jumlah tersebut berkurang menjadi 518 keluarga setelah tahap evaluasi.
Selanjutnya dilakukan pencocokan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga diperoleh 407 KPM yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Namun, dua penerima meninggal dunia dan memiliki kartu keluarga tunggal sehingga jumlah akhir penerima menjadi 405 KPM.
“Namun setelah penetapan terdapat dua KPM meninggal dunia dengan KK tunggal, sehingga jumlah penerima yang disalurkan menjadi 405 KPM,” terang Ainie.
Dari total penerima tersebut, Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 274 KPM. Disusul Kecamatan Sepaku 54 KPM, Babulu 41 KPM, dan Waru 36 KPM.
Seluruh bantuan disalurkan melalui transfer rekening untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan transparan.
Sebanyak 191 KPM telah memiliki rekening Bankaltimtara, sementara 214 KPM lainnya dibuatkan rekening baru secara serentak di kantor cabang dan kantor cabang pembantu BPD Kaltim Kaltara di empat kecamatan.
Editor: Erwin