Ia menyebut informasi tersebut diperoleh dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir. Menurutnya, skema zero defisit dengan meniadakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pun masih belum cukup untuk memenuhi target tersebut.
“Bahkan TPP dinolkan masih belum bisa kita dapatkan 30 persen. Ini informasi dari Kepala BKAD PPU, Muhajir,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Kondisi tersebut, menandakan perlunya langkah dan skema lain dari pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja pegawai ke depan.
“Artinya harus ada skema lain, kita tidak tahu seperti apa. Kita sudah berkali-kali sampaikan, kita tinggal menunggu pemerintah mau melakukan langkah apa terhadap belanja pegawai kita,” katanya.
Meski demikian, Bijak berharap kebijakan yang nantinya diambil tetap mengedepankan asas keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai.
“Harapan saya harus adil, apa pun keputusan yang diambil harus memikirkan kepada kesejahteraan, keadilan itu penting sekali. Jangan sampai ada yang merasa dikurangi, ada yang merasa baik-baik saja,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengambilan keputusan sehingga prinsip kesejahteraan dan keadilan tetap dapat dirasakan seluruh pegawai.
“Kalau memang ada yang mau direvisi, mau diperbaiki pengambilan keputusannya, saya pikir penting untuk adil dan sejahtera. Harus sejahtera semua, tetap prinsip sejahtera dan adil,” tutupnya.
Editor: Erwin