Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan bersama Pemkot Balikpapan dan Pemkab Paser, Senin (18/5/2026) kemarin.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan stabilitas inflasi tidak hanya ditentukan oleh pengawasan harga, tetapi juga bergantung pada kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Pemerintah daerah bersama TPID terus melakukan pemantauan komoditas strategis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar.
“Pengendalian inflasi tidak hanya bicara harga, tetapi memastikan barang tersedia di masyarakat. Karena itu gerakan pangan murah, operasi pasar, dan pengawasan distribusi terus kami lakukan secara berkelanjutan,” kata Mudyat.
Ancaman inflasi masih dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama akibat gangguan produksi dan distribusi pangan yang dipengaruhi cuaca ekstrem maupun dinamika global. Karena itu, kerja sama antardaerah dinilai menjadi kunci agar langkah intervensi pasar lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab PPU juga memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah jangka panjang. Upaya itu dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, penguatan cadangan pangan daerah, serta pemberdayaan kelompok tani dan pelaku usaha pangan lokal.
“Ketahanan pangan harus dibangun dari daerah. Produktivitas pertanian dan kesiapan distribusi menjadi kunci agar masyarakat tidak terdampak gejolak harga,” paparnya.
Melalui HLM dan Capacity Building TPID tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun langkah strategis yang lebih terukur dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Editor : Aspian Nur