Bupati kabupaten Penajam Paser utara, Yusran Aspar menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, bahwa pendapat akhir Kepala Daerah yang disampaikan dalam kesempat tersebut merupakan bagian terakhir dari tahapan pembentukan Peraturan Daerah. “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, dalam penyampaian laporan panitiaan khusus DPRD terhadap empat raperda pada 10 Agustus 2017 lalu, saya telah menyampaikan bahwa terdapat tunggakan 4 Raperda yang belum dilakukan Pembahasan bersama, Alhamdulillah saat ini kita telah menetapkan proses legislasi 4 Raperda yang di maksud,” ungkap Bupati PPU, Yusran Aspar, Kamis (2/11).
Sementara itu, terkait Raperda tentang pinjaman kepada PT SMI menurut Yusran, merupakan salah satu regulasi dari tindak lanjut kebijakan strategis pemerintah daerah dibidang pembangunan fisik, khususnya untuk menujang keberlanjutan pembangunan dibidang prasaran, karena saat ini telah menghadapi hambatan berupa kekurangan dana. “Adanya Raperda tersebut, diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan insprastruktur, seperti percepatan pembangunan jalan yang bertujuan untuk memperluas pencepatan interkoneksi faktor-faktor pendukung peningkatan perekonomian daerah, seperti pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Pulau Balang, secara tidak langsung atau tidak langsung dapat mendorong perekonomian masyarakat,” tutur Yusran.
Berdasarkan kebijakan umum APBD serta dokumen prioritas dan plafon anggaran APBD perubahan 2017, lanjut Yusran Aspar, maka eksekutif dan legislatif menyetujui APBD perubahan 2017 kabupaten Penajam Paser utara disahkan sebesar Rp1,159 triliun. “APBD Perubahan mendapat tambahan sekitar Rp.16,056 miliar menjadi sebesar Rp.1,159 triliun, lebih besar dari APBD murni yang hanya mencapai sekitar Rp.1,143 triliun,” jelasnya. (wn1017)
Bupati kabupaten Penajam Paser utara, Yusran Aspar menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, bahwa pendapat akhir Kepala Daerah yang disampaikan dalam kesempat tersebut merupakan bagian terakhir dari tahapan pembentukan Peraturan Daerah. “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, dalam penyampaian laporan panitiaan khusus DPRD terhadap empat raperda pada 10 Agustus 2017 lalu, saya telah menyampaikan bahwa terdapat tunggakan 4 Raperda yang belum dilakukan Pembahasan bersama, Alhamdulillah saat ini kita telah menetapkan proses legislasi 4 Raperda yang di maksud,” ungkap Bupati PPU, Yusran Aspar, Kamis (2/11).
Sementara itu, terkait Raperda tentang pinjaman kepada PT SMI menurut Yusran, merupakan salah satu regulasi dari tindak lanjut kebijakan strategis pemerintah daerah dibidang pembangunan fisik, khususnya untuk menujang keberlanjutan pembangunan dibidang prasaran, karena saat ini telah menghadapi hambatan berupa kekurangan dana. “Adanya Raperda tersebut, diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan insprastruktur, seperti percepatan pembangunan jalan yang bertujuan untuk memperluas pencepatan interkoneksi faktor-faktor pendukung peningkatan perekonomian daerah, seperti pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Pulau Balang, secara tidak langsung atau tidak langsung dapat mendorong perekonomian masyarakat,” tutur Yusran.
Berdasarkan kebijakan umum APBD serta dokumen prioritas dan plafon anggaran APBD perubahan 2017, lanjut Yusran Aspar, maka eksekutif dan legislatif menyetujui APBD perubahan 2017 kabupaten Penajam Paser utara disahkan sebesar Rp1,159 triliun. “APBD Perubahan mendapat tambahan sekitar Rp.16,056 miliar menjadi sebesar Rp.1,159 triliun, lebih besar dari APBD murni yang hanya mencapai sekitar Rp.1,143 triliun,” jelasnya. (wn1017)