Kehadiran orang nomor satu di PPU bersama rombongan antara lain Wakil Komisi II DPRD PPU Sujiati serta Kepala Desa Babulu Laut Sahudi dan pejabat terkait lainnya disambut warga terdampak yang antusias menyampaikan berbagai keluhan serta kondisi yang mereka alami.
Mudyat Noor tidak hanya melihat kondisi lapangan, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi sekaligus mencari solusi cepat atas permasalahan banjir yang kerap terjadi.
“Kami hadir di sini untuk memastikan kondisi masyarakat dan melihat langsung dampak banjir akibat air pasang. Pemerintah akan berupaya maksimal agar penanganan bisa segera dilakukan,” kata Mudyat.
Pemkab akan segera mengambil langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya, banjir air pasang di wilayah pesisir seperti Babulu Laut membutuhkan penanganan terintegrasi, meliputi perbaikan infrastruktur drainase, normalisasi saluran air, serta kajian teknis terkait potensi pembangunan tanggul atau sistem pengendalian air.
Sementara Sujiati menyatakan DPRD siap mendukung upaya pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan program penanggulangan banjir.
“Kami akan mendorong agar penanganan banjir ini menjadi prioritas, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang rawan terdampak air pasang,” katanya.
Sahudi sebagai kepala desa berharap adanya solusi konkret dari pemerintah. Ia menyebut banjir air pasang yang kerap terjadi telah berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi dan kesehatan.
Editor: Aspian Nur