Dalam kegiatan tersebut, berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur, pelayanan publik, hingga ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama warga.
Usai kegiatan, Raup Muin menjelaskan bahwa reses merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota dewan sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali.
“Setiap DPR itu melakukan reses minimal satu tahun tiga kali. Selain menyerap aspirasi, kami juga menyampaikan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai visi bupati, termasuk apa yang sudah kami perjuangkan dan terealisasi di masyarakat,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan distribusi air bersih. Warga mengeluhkan kondisi air bersih yang belum mengalir optimal meskipun jaringan pipa telah tersedia.
“Air PDAM di sini masih sulit. Pipa sudah ada, tetapi belum mengalir ke semua masyarakat, khususnya di RT 6, 7, 8, Gang Comar,” kata Raup.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan menyampaikan ke pemerintah untuk mengecek apa persoalan yang ada, sehingga kebutuhan masyarakat bisa segera ditangani,” tambahnya.
Selain itu, Raup juga menyinggung pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, PPU sebagai gerbang IKN harus mampu berbenah agar tidak tertinggal.
“Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif di IKN, kalau kita tidak siap, PPU bisa tertinggal. Padahal kita adalah gerbang Ibu Kota Negara,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana revitalisasi kawasan pesisir agar dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang nyaman serta mendukung pertumbuhan UMKM.
“Kawasan ini direncanakan direvitalisasi agar menjadi tempat wisata yang nyaman dan bisa mendorong UMKM. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penting dalam perencanaan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin juga turut menghadiri kegiatan tersebut. Mayoritas aspirasi warga berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum (PJU).
“Yang diinginkan masyarakat itu lampu jalan, perbaikan jembatan, dan infrastruktur lainnya. Termasuk permintaan lampu penerang dari ibu RT,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas.
“Reses itu menampung aspirasi masyarakat, tetapi tidak semua bisa terakomodir. Dari puluhan usulan, biasanya hanya beberapa yang bisa direalisasikan sesuai prioritas,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana melakukan perbaikan jalan di wilayah tersebut.
“Salah satu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pembenahan jalan-jalan di sini dengan kisaran anggaran Rp200 juta,” pungkasnya.
Editor: Erwin