Pelaksanaan pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, penting adanya kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan agar materi pelatihan benar-benar relevan. “Bagusnya ada MoU dengan perusahaan, sehingga apa yang kita latih sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi hasil pelatihan bisa langsung dimanfaatkan dan peserta memiliki peluang kerja yang lebih jelas,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, Disnakertrans PPU merencanakan empat jenis pelatihan, yaitu pelatihan dasar (diksar) security, make up artist (MUA), housekeeping, dan administrasi perkantoran. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menunggu persetujuan bupati serta kondisi anggaran. “Untuk saat ini belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu kebijakan bupati dan kondisi anggaran. Kemungkinan seleksi peserta dilakukan setelah anggaran tersedia,” sebut Evi lagi.
Anggaran pelatihan tahun ini mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari Rp3 miliar dengan peserta sekitar 200 orang, maka pada tahun 2026 anggaran hanya sebesar Rp600 juta. “Dengan anggaran Rp600 Juta, kemungkinan peserta hanya sekitar 64 orang,” sebutnya.
Meski jumlah peserta berkurang, Disnakertrans tetap berkomitmen memberikan manfaat maksimal. Selain pelatihan, peserta juga akan mendapatkan peralatan pendukung sesuai bidang yang diikuti. “Contohnya untuk pelatihan MUA, setelah selesai peserta akan diberikan kit make up agar bisa langsung digunakan. Jadi tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga modal awal untuk bekerja,” tambahnya.
Pelatihan direncanakan dilaksanakan di wilayah PPU dengan pengadaan kebutuhan melalui e-katalog untuk memastikan vendor memiliki kualifikasi yang sesuai. Evi menargetkan pelaksanaan program paling lambat pada triwulan ketiga tahun 2026. Mudah-mudahan di triwulan kedua kondisi anggaran membaik, sehingga kita bisa mulai menyusun dan menjalankan program ini,” pungkas Evi.
Editor : Aspian Nur
